CIREBON,RAKCER.ID – Gaji anggota DPR RI bukan hanya soal nominal, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Setiap kali ada pembahasan mengenai kenaikan tunjangan atau fasilitas baru, masyarakat selalu menyoroti apakah hal itu sepadan dengan kinerja yang ditunjukkan wakil rakyat.
Kontroversi ini semakin mencuat ketika membandingkan dengan kondisi ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia.
Baca Juga:Rincian Gaji Anggota DPR RI Sehari Capai 3 JutaFitur Keselamatan Canggih Audi e tron untuk Perjalanan Aman
Simak Ulasan Lengkap Tentang Kontroversi Gaji DPR RI
Rata-rata pekerja di sektor formal masih menerima upah minimum provinsi (UMP) yang berkisar Rp 2 juta hingga Rp 4 juta per bulan.
Perbedaan yang sangat jauh ini membuat publik kerap mempertanyakan urgensi kenaikan tunjangan DPR.
Isu transparansi menjadi kunci penting. Selama ini, informasi tentang rincian gaji dan tunjangan DPR jarang disampaikan secara terbuka.
Padahal, sebagai lembaga publik, DPR seharusnya memberikan laporan yang jelas agar masyarakat memahami mengapa anggaran sebesar itu diperlukan.
Selain itu, publik juga menuntut adanya sistem evaluasi berbasis kinerja. Artinya, anggota DPR yang rajin menghadiri sidang, produktif membuat undang-undang, serta aktif memperjuangkan aspirasi rakyat bisa diberikan insentif lebih tinggi.
Sebaliknya, mereka yang sering absen dan tidak produktif perlu diberikan sanksi, termasuk pemotongan tunjangan.
Dengan transparansi dan sistem berbasis kinerja, kepercayaan masyarakat terhadap DPR bisa ditingkatkan.
Baca Juga:Efisiensi Energi Audi e tron untuk Perjalanan Lebih JauhInterior Premium Audi e tron yang Hadirkan Ruang Nyaman Penuh Teknologi
Sehingga, gaji yang besar tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan investasi negara untuk menghasilkan keputusan politik yang berkualitas. (*)