CIREBON – Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik SH melepas 22 warga untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi gada pratama, Rabu (03/12).
Program pelatihan gada pratama ini pertama kali dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), agar para peserta yang ikut bisa mendapatkan sertifikasi dan pengakuan formal.
Setelah mengantongi sertifikat gada pratama ini, mereka bisa memiliki modal kuat untuk bekerja menjadi satuan pengamanan (satpam).
Baca Juga:Komisi III DPRD Kota Cirebon Desak Pemkot Cairkan BTTEnam Raperda Masuk Prolegda 2026, Ini Daftarnya
“Pelatihan gada pratama ini dilaksanakan di Jakarta. Kami berharap, sertifikasi ketenagakerjaan semacam ini terus menerus dilakukan pemerintah daerah, agar bisa mengentaskan angka pengangguran di Kota Cirebon,” ungkap Fitrah yang melepas para peserta di Kantor Disnaker.
Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, lanjut Fitrah, para peserta akan dibekali pengetahuan, keterampilan fisik dan mental, serta etika profesi yang mencakup dasar-dasar hukum, bela diri, pengendalian massa, pertolongan pertama, dan komunikasi, kemudian mendapatkan sertifikat sebagai penguat.
Fitrah berharap, sertifikasi garda pratama ini bisa terus digelar di Kota Cirebon, sehingga bisa mengakomodir lebih banyak masyarakat yang ingin berkerjasa sebagai satuan pengaaman dan membutuhkan sertifikasi.
“Alhamdulillah karena ini pertama, mengawal ini di Jakarta. Peserta keseluruhan warga Kota Cirebon. Pelatihan ini gratis tanpa biaya sepeser pun, termasuk mendapat fasilitas makan tiga kali sehari,” kata Fitrah.
Sementara itu, Kepala UPT Pelatihan Tenaga Kerja Disnaker Kota Cirebon, Endang Susilwati mengatakan, program pelatihan dan sertifikasi ini sangat diminati masyarakat, terlihat dari tiga pendaftaran dibuka, sudah 90 orang mendaftar.
Namun setelah dilakukan seleksi administrasi, pihaknya hanya mengirim 22 orang peserta, yang langsung diberangkatkan mengikuti pelatihan dan sertifikasi gada pratama di Jakarta.
Tak hanya diberikan pelatihan, sebagai tindaklanjutnya, Disnaker akan menawarkan para tenaga kerja yang sudah tersertifikasi ini kepada pihak swasta, agar bisa menggunakan jasa tenaga siap kerja yang sudah mendapat program dari pemerintah daerah.
Baca Juga:Tok!! Paripurna DPRD Tetapkan APBD 2026, Nilainya Rp.1.494.256.418.924Dorong Penguatan Dikpol untuk Pelajar, DPRD Kenalkan 3 Fungsi Legislatif
“Selama pelatihan peserta mendapat fasilitas berupa seragam, baju PDL, PDH, tongkat, tas lengkap dengan alat tulis,” kata Endang. (sep)