CIREBON – Masyarakat di Kelurahan Harjamukti merumuskan dan merencanakan pembangunan untuk tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musbangkel), Rabu (27/01).
Tiga Anggota DPRD Kota Cirebon dari daerah pemilihan Harjamukti, Kecapi, Larangan hadir dalam Musbangkel kemarin.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH, Anggota Komisi I Ruri Tri Lesmana dan Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Rizki Putri Mentari SH.
Baca Juga:Kota Cirebon Diguyur Hujan Sejak Pagi Hari, Langganan Banjir Terpantau AmanRatusan Kendaraan Plat Merah Dicek Walikota, Begini Kondisinya
Perencanaan yang disusun kemarin mengerucut pada penanganan banjir, khususnya penertiban bangunan liar.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH mengungkapkan bahwa permasalahan utama di Kelurahan Harjamukti yaitu banjir musiman dan maraknya bangunan liar.
Maka, Agung mencoba menyelaraskan fokus pembangunan di Kelurahan Harjamukti ini dengan agenda Komisi I yang sedang memulai pendataan bangunan liar untuk kemudian ditertibkan.
“Rata-rata per kelurahan lebih dari 60 bangunan liar. Karena saluran dan sungai dibangun bangunan sehingga ketika debit air air tinggi maka berakibat banjir. Itu yang harus menjadi fokus,” ungkap Agung.
Pada Musbangkel kemarin, hadir pula perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, karena di wilayah Kelurahan Harjamukti, mengalir sungai besar yang menjadi kewenangan BBWS, dan normalisasinya memerlukan beberapa intervensi dari BBWS.
“Diharapkan aspirasi masyarakat kelurahan bisa direalisasikan melalui Musbangkel, dan tentu berkaitan dengan banjir dan sungai, perlu peran BBWS,” kata Agung.
Senada, wakil rakyat dari fraksi Gerindra, Ruri Tri Lesmana pun menilai bahwa prsoalan banjir terjadi salah satunya disebabkan karena sumbatan saluran drainase.
Baca Juga:Sedimentasi Sungai Sukalila Mulai DikerukPemkot Cirebon Pastikan Tak Ada Kendaraan Dinas yang Nunggak Pajak
Karena itu, masalah banjir tidak bisa ditangani hanya dilakukan pemerintah saja, melainkan peran serta masyarakat.
“Warga harus mulai gerak, agar masyarakat juga terlibat untuk mengawasi, jangan sampai ada pendirian bangunan liar di bantaran sungai,” kata Ruri. (sep)