Rancangan RKPD 2027 Mulai Dikonsultasikan kepada Publik

Pemkot Cirebon
Proses penyusunan RKPD tahun 2027 mulai dibawah untuk dikonsultasikan kepada publik. FOTO: ASEP SAEPUL MIELAH/ RAKCER.ID
0 Komentar

CIREBON – Setelah melalui Kick Off pada Desember lalu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 mulai berjalan, dan pada Kamis (29/01) kemarin, dibawa untuk dikonsultasikan kepada publik.

Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah krusial bagi pemerintah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan visi pembangunan demi mewujudkan Kota Cirebon yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Walikota Cirebon, Effendi Edo menekankan bahwa setiap dokumen perencanaan yang disusun tidak boleh hanya menjadi laporan administratif, melainkan harus memiliki dampak nyata dan terukur bagi kesejahteraan warga.

Baca Juga:Jaga Memori Kolektif Bangsa, Pemkot Cirebon Komitmen Jaga ArsipPertahankan UHC, Cakupan Kota Cirebon Capai Angka 100,33 Persen

Maka, Edo meminta seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk bekerja lebih cermat dalam menyusun rencana kerja, terutama dalam menghadapi situasi efisiensi anggaran yang ketat.

Ditegaskan Edo, pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni inklusivitas, dengan memastikan pertumbuhan ekonomi menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan penguatan sektor UMKM, keberlanjutan, dengan menjadikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan sebagai syarat mutlak dalam pembangunan jangka Panjang, dan sektor unggulan yang mempertegas posisi Kota Cirebon sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata melalui digitalisasi dan inovasi.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar seperti penanggulangan banjir dan perbaikan jalan, Edo juga menyoroti pentingnya penataan estetika kota, yang salahsatunya akan dilakukan dengan penataan kabel fiber optik yang semrawut.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio mengapresiasi capaian birokrasi saat ini, khususnya di bidang kesehatan.

Kota Cirebon telah berhasil mencapai cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 103 persen.

Di sisi lain, pemerintah juga akan memberikan perhatian khusus pada perbaikan data sosial (desil) agar bantuan pemerintah tepat sasaran, seperti memastikan profesi rentan mendapatkan dukungan yang layak.

“Banyak PR yang harus kita kerjakan, tetapi dengan sinergi dan kolaborasi, dimulai dengan perencanaan ini, tahun 2027 harus membuahkan hasil yang maksimal untuk masyarakat,” kata Andrie. (sep)

0 Komentar