Disproporsi pembangunan tampak nyata dalam kondisi ini. Proyek fisik berjalan dengan ritme yang relatif cepat, sementara penguatan infrastruktur dasar seperti irigasi, drainase, dan normalisasi sungai tidak memperoleh perhatian sebanding.
Perluasan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kapasitas sistem pengendali air. Ketimpangan tersebut menghasilkan kerentanan struktural. Air yang seharusnya dikelola sebagai sumber daya berubah menjadi ancaman.
Kesan apatis dalam merespons banjir juga patut menjadi bahan evaluasi. Penanganan sering terfokus pada evakuasi dan distribusi bantuan logistik. Langkah tersebut memang penting dalam fase tanggap darurat.
Baca Juga:Selama Ramadhan, Jalan Siliwangi Disulap Jadi Pasar TakjilSatu Tahun Edo-Farida, Teruskan Kerja Maksimal untuk Rakyat
Pendekatan jangka pendek tidak cukup untuk memutus siklus kejadian yang berulang. Evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan dan tata kelola daerah aliran sungai menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa keberanian melakukan koreksi kebijakan, banjir akan terus diperlakukan sebagai rutinitas tahunan yang diterima dengan pasrah.
Pendekatan berbasis mitigasi dan adaptasi perlu ditempatkan sebagai prioritas strategis. Mitigasi struktural dapat mencakup normalisasi sungai, penguatan tanggul, rehabilitasi jaringan drainase, serta pembangunan kolam retensi di titik titik kritis.
Upaya tersebut harus disertai mitigasi nonstruktural seperti penegakan tata ruang, pengawasan alih fungsi lahan, dan edukasi publik mengenai pengelolaan sampah. Integrasi kedua pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pengurangan risiko bencana yang menempatkan pencegahan sebagai investasi jangka panjang (UNDRR, 2015).
Rehabilitasi kawasan hulu menjadi agenda krusial. Reboisasi dan pemulihan tutupan vegetasi di sekitar Ciremai tidak dapat ditunda. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemangku kepentingan lain diperlukan untuk memastikan bahwa kawasan penyangga diperlakukan sebagai aset ekologis, bukan sekadar ruang ekonomi.
Instrumen kebijakan seperti insentif konservasi dan pengawasan perizinan perlu diperkuat. Tanpa langkah tegas di hulu, beban di hilir akan terus meningkat.
Penguatan sistem informasi dan peringatan dini juga penting. Data curah hujan, tinggi muka air, serta debit sungai perlu dipantau secara real time dan diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Transparansi data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan lingkungan dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga sungai dan drainase.