”Nah, untuk mencapai data yang akurat itu, memang harus ada satu keterlibatan pelayan pemerintah yang paling bawah, dalam hal ini adalah RT dan RW. Dan ini semua harus dilegalisasi melalui forum yang namanya musyawarah kelurahan atau Muskel,” jelas Yusuf.
Saat ini, Muskel ini berdasarkan laporan dari Dinas Sosial hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun, sehingga untuk data yang lebih update dan akurat, Komisi III mendorong agar Muskel ini bisa lebih rutin dilakukan.
Tak hanya menjadi ruang untuk mengakuratkan data, ditambahkan Yusuf, Muskel yang lebih rutin dilakukan akan bisa menjadi parameter untuk memantau sejauh mana keberhasilan program sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Baca Juga:Puskesmas 24 Jam Terkendala Kebutuhan SDMSiti Farida Beri Bantuan Meubelair Rumah Warga yang Direnov Polres Ciko
“Komisi III merekomendasikan Muskel itu digelar, jangan setahun sekali, tapi rutin. Ya, minimal kalau pun tidak bisa sebulan sekali, minimal tiga bulan sekali ada Muskel, sehingga dalam setahun ada empat kali Muskel. Alasan Dinsos kendalanya anggaran sehingga hanya bisa satu tahun sekali. Kita akan sampaikan ini kepada pimpinan dan Walikota,” kata Yusuf. (sep)