RAKYATCIREBON.ID – Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, mendapat kucuran anggaran pemeliharaan rutin jalan sebesar Rp7,7 miliar. Angka itu, dinilai minus. Karena jumlah anggaran tidak sesuai dengan ruas jalan yang harus dipelihara. Alhasil, tahun ini jangan harap pemeliharaan ruas jalan di Kabupaten Cirebon bisa maksimal.
“Total anggaran dengan ruas jalan yang harus kami perlihara sangat tidak sesuai. Kalau anggarannya tidak ditambah, ya jangan harap pemeliharaan bisa kita maksimalkan,” kata Kabid Binamarga DPUTR Kabupaten Cirebon, R Tomy Hendrawan ST, Selasa (5/4).
Tomy menjelaskan anggaran pemeliharaan jalan senilai Rp7,7 miliar dipergunakan untuk pemeliharaan rutin 122 ruas jalan dengan panjang penanganan 307 Km. Padahal kondisi mantap jalan sudah ada 1.308 Km. Artinya, anggaran sebesar itu tidak bisa mengcover ruas jalan yang sudah dalam kondisi mantap.
Baca Juga:Pasca Pilwu, Diduga Aset Desa Banyak yang HilangBupati Ikut Melepas Mantan Ketua PN ke Cilacap
“Kondisi mantap jalan dengan anggaran, tidak sesuai. Sementara kondisi mantap jalan harus terpelihara dengan anggaran yang hanya Rp7,7 milyar. Kalau semua ruas mantap jalan bisa kita pelihara, perlu anggaran sekitar Rp28 miilyar,” ungkapnya.
Tomi menjelaskan, saat ini dengan anggaran peliharaan Rp7,7 milyar, hanya bisa dipakai untuk pengadaan aspal dengan nilai Rp2,5 milyar yang memakai pembelian sistim e-katalog. Uang sebesar itu, bisa dibelikan sekitar 1.438 drum aspal. Padahal, dengan kondisi mantap jalan yang panjangnya 1.308 km, material tidak bisa mengcover seluruhnya.
“Kami sedang berusaha minta penambahan anggaran untuk biaya pemeliharaan. Masalahnya, bagaimana kami bisa menjaga kondisi mantap jalan yang ruasnya lebih dari seribu kilo meter, toh anggaran hanya untuk ratusan kilometer,” jelasnya.
Tomi menambahkan, saat ini Bidang Binamarga mendapatkan total anggaran kegiatan sebesar Rp82 milyar dari APBD Kabupaten. Anggaran itu untuk pemeliharaan rutin, berkala dan peningkatan jalan serta pergantian jembatan. Ada juga alokasi dari APBN senilai Rp30,7 milyar.
“Sayangnya tahun sekarang sama sekali tidak ada bantuan anggaran dari APBD Provinsi. Kami tidak tahu apa alasannya, tapi mungkin ada skala prioritas,” tukasnya (zen)