RAKYATCIREBON.ID – Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) minim sarana prasarana (sarpras). Akibatnya, menghambat kinerja para petugas. Padahal, di Kabupaten Cirebon ancaman kebakaran cukup mengkhawatirkan.
Sebut saja, dari bangunan gedung yang ada, hanya sekian persennnya saja yang sudah dilengkapi fasilitas hydran. Kebanyakan, tidak ada. Sehingga rawan terjadi kebakaran. Termasuk diantaranya, gedung milik pemerintah daerah.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Dr Hj Hanifah MA mengakui, telah mengusulkan berbagai sarpras untuk Damkar. Namun seringkali bersinggungan dengan kepentingan SKPD lainnya. Dilain sisi, anggaran yang tersedia minim.
Baca Juga:Kapolresta Cirebon Monitoring Vaksinasi Merdeka Anak di MI Maharesi SiddiqBBWS Cimancis Garap Proyek Irigasi Senilai Rp5,5 Triliun
“Tahun lalu, komisi III sudah mengusulkan alat-alat kelengkapan penangkapan hewan liar seperti ular dan sarang tawon. Bahkan kami juga mengusulkan penambahan mobil, baju pemadam, gerinda dan lainnya yang dibutuhkan oleh Damkar,” kata Hanifah, Jumat (13/1).
Politisi PKB ini mengakui, bahwa berbagai sarpras yang dibutuhkan Damkar sangatlah penting untuk difasilitasi. Hanya saja, SKPD lain pun memiliki kebutuhan yang sama pentingnya. Sehingga perlu mengelompokan program mana yang menjadi prioritas dan yang bisa ditunda.
Bunda Ohan–begitu akrab disapanya, menjelaskan ketika jumlah investor di Kabupaten Cirebon melimpah, dipastikan berbagai kebutuhan itu, bisa diakomodir. Karena, Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya meningkat. Tapi, kenyataannya sekarang belum bisa, jumlah PAD masih minim. Anggaran yang tersedia pun tidak memungkinkan untuk memenuhi semua kebutuhan.
Padahal, Damkar kontribusinya sangatlah besar. Salah satu dinas yang mengemban tugas terjun langsung membantu masyarakat. Baik dalam memadamkan kebakaran, juga menghadapi hewan buas atau serangga mematikan.
Komisi III sendiri mengharapkan semua kebutuhan SKPD bisa dipenuhi. Namun, kemampuan keuangan daerahnya terbatas. Tidak memungkinkan untuk bisa menyerap semuanya. “Ingin sekali komisi III bersama Pemda memenuhi semua kebutuhan SKPD sesuai usulan, namun ingin hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai,” tuturnya.
Kedepan jika banyak investor yang masuk ke Kabupaten Cirebon, didukung dengan perizinan yang mudah, maka bukan tidak mungkin jika Kabupaten Cirebon bisa lebih makmur. “Kalau investor masuk perizinan dipermudah, kebutuhan SKPD manapun termasuk Damkar akan bisa terpenuhi. Insya Allah,” pungkasnya. (zen)