RAKCER.ID – Sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia, tidak hanya menjadi leading sector dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun juga, di dalamnya ada peran dari Kementerian BUMN.
Pasalnya, BUMN memiliki perusahaan-perusahaan negara yang bergerak di bidang jasa konstrukasi. Sebut saja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Waskita Toll Road sebagai BUMN konstruksi yang ikut membangun infrastruktur di Indonesia.
Komisi VI DPR RI, mendorong agar kehadiran BUMN-BUMN tak hanya ikut menghadirkan infrastruktur berkualitas untuk bangsa, namun juga bisa menyentuh kalangan bawah. Melalui program-progam tanggung jawab sosial lingkungannya.
Baca Juga:Gus Miftah Orasi Kebangsaan di Cirebon, Soroti Tantangan Moderasi BeragamaCara Unik Warga Kota Cirebon Menghormati Bendera Merah Putih Jadi Sorotan
“Saya hadir di Cirebon, mencoba menyosialisasikan perusahaan BUMN di sektor konstruksi, termasuk di dalamnya TJSL ke masyarakat. Agar manfaatnya bisa sampai ke masyarakat,” jelas anggota Komisi VI DPR RI, Ir H Herman Khaeron, Selasa (7/3).
Perusahaan-perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN, yang menjadi mitra kerja Komisi VI di DPR RI, memang sangat banyak, dan dibagi dalam cluster-cluster sesuai dengan bidang kerjanya.
Salah satu yang menjadi sorotan, lanjut Hero, Komisi VI mendorong agar kekuatan ekonomi kerakyatan di sektor UMKM, bisa ikut didukung oleh kehadiran perusahaan BUMN, salah satunya bisa melalui teknis TJSL.
Atau, seperti yang sudah terjalin di Kota Cirebon, PT Pelindo sebagai salah satu perusahaan BUMN, sudah meneken kontrak dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP).
Keduanya sudah menandatangani nota kerja sama dalam hal pemberdayaan UMKM. PT Pelindo siap menjadi konsumen dari setiap produk-produk UMKM yang ada di Kota Cirebon.
“Bagaimana membina UMKM, perusahaan BUMN harus kerja sama dengan UMKM. Saya coba merajut, bagaimana UMKM-nya dibina dulu melalui CSR BUMN. Di sisi lain, bagaimana masyarakat tahu dulu terkait dengan BUMN, agar nanti bisa mengaksesnya,” lanjut Hero.
Langkah lain, yang saat ini secara simultan harus dilakukan, adalah membina UMKM-nya sendiri, agar bisa memenuhi standar yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca Juga:Setelah WBK, Rupbasan Cirebon Kejar Predikat Zona Integritas WBBMLegislator Hanura Keluarkan Dana Pribadi Perbaiki Jalan Rusak di Wilayah Selatan
Bahkan, yang lumayan menyita perhatian, dijelaskan Hero, saat ini UMKM yang ada banyaknya di sektor kuliner. Padahal, untuk bisa masuk ke perusahaan BUMN, akan lebih mudah jika sesuai dengan clusternya.