CIREBON – Tiga perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon masuk dalam sasaran perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), yang tengah dibahas dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda).
Raperda Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Raperda Kota Cirebon Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, menjadi dasar dari perubahan struktur di tiga perangkat daerah tersebut.
Raperdanya sudah disampaikan oleh Pemkot pada rapat Paripurna yang digelar DPRD beberapa hari lalu.
Baca Juga:Siti Farida Ingatkan Masyarakat Pentingnya Aktivasi IKDUntuk Kedua Kalinya, Prolegda 2026 Kembali Dirubah
Panitia Khusus (Pansus) pun langsung ngebut melakukan pembahasan bersama dengan pa pihak terkait.
Ketua Pansus pembahas Raperda tentang Perubahan Kedua atas Raperda Kota Cirebon Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Imam Yahya mengungkapkan bahwa pada dasarnya, perubahan pada Perda ini hanya menyasar beberapa pasal, sehingga pembahasan tidak akan memakan waktu lama.
“Pembahasan hanya beberapa pasal, jadi setelah ini hanya tinggal finalisasi,” ungkap Imam usai rapat bersama Kabag Organisasi Setda Kota Cirebon dengan tiga perangkat daerah terkait, Kamis (12/11).
Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Kota Cirebon, Mohammad Jatnika menyampaikan, bahwa perubahan Perda yang menyasar toga perangkat daerah ini didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang baru dan posisinya lebih tinggi.
Disebutkan Jatnika, tiga perangkat daerah yang akan mengalami perubahan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
Secara lebih detail, dijelaskan Jatnika, untuk BPBD, akan mengalami perubahan, didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 18 tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Jadi Permendagri mengamanatkan pembentukan ulang. Hasil pemetaan tipologinya yang di ACC oleh Pemprov, BPBD ini menjadi perangkat daerah di tipe A,” ungkap Jatnika.
Baca Juga:Dishub Tengok Sistem Retribusi Parkir di Kota SurabayaKeseriusan SPPG Jadi Sorotan DPRD, 48 Kepala SPPG Tandatangani Pakta Integritas di Griya Sawala
Namun, karena dasar yang berbeda, tipologi BPBD ini berbeda dengan perangkat daerah lain, sehingga untuk lebih terperinci, perubahan BPBD ini harus dibahas melalui Perda tersendiri.
“BPBD ini nanti haris dibahas di Perda sendiri. Sementara ini ada dua opsi, menyesuaikan SDM. Pertama tipe A tapi tidak memaksimalkan jumlah 3 bidang, jadi tipe A tapi tetap dua bidang, kedua tipe B dengan dua bidang,” jelas Jatnika.