HMI Indramayu Tolak Tarif Air Minum Naik 30 Persen

tarif air minum
UNJUK RASA. Massa aksi HMI cabang Indramayu menolak rencana tarif air minum sebesar 5 persen. Foto: Tardiarto Azza/rakcer.id
0 Komentar

INDRAMAYU-Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Indramayu, Senin (30/1/2023) melakukan aksi unjuk menolak rencana kenaikan tarif air minum 30 persen. Setelah massa aksi dan pihak Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu saling adu orasi. Lalu bersama-sama menandatangani lembaran berisi kesepakatan.
Ketua Umum HMI Cabang Indramayu, Robi Saputra dalam orasinya menyampaikan, HMI yang merupakan bagian dari masyarakat sipil menolak dengan tegas rencana kenaikan tarif air ledeng pada tahun ini.
Terlebih lagi, saat ini masyarakat masih dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. “Tetapi kami menyepakati kenaikan tarif air minum di tahun depan dengan catatan 15 persen,” ucapnya.
Selain itu, massa aksi juga mempertanyakan kerugian Perumdam Tirta Darma Ayu. Karena pada tahun 2022, PAD yang disetor kepada pemerintah daerah sebesar Rp2,5 miliar. Mereka juga meminta agar Perumdam Tirta Darma Ayu melakukan efisiensi biaya lain-lain yang menimbulkan pemborosan.
Massa juga mempertanyakan program strategis direktur utama Perumdam Tirta Darma untuk membenahi pelayanan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kepada masyarakat pelanggan.
Di hadapan pendemo, Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu, Ady Setiawan menyatakan, terkait tuntutan agar tarif air minum tidak naik tahun ini tapi naik tahun depan sebesar 15 persen, hal itu menurutnya bukan domain dari direksi. Hal tersebut merupakan domain dari kepala daerah.
“Tapi sesuai amanah dari ibu bupati bahwa bupati dan tim PDAM sedang mengevaluasi kemampuan bayar. Besok, 31 Januari 2023 pukul 23.59 WIB akan diumumkan tarif air minum mana saja yang naik atau tidak jadi naik,” ujar dia.
Sedangkan terkait transparansi anggaran, pihaknya setiap tahun diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan akuntan publik. Dari hasil audit itu dinyatakan bahwa tidak ada biaya lain, namun yang ada adalah promosi untuk memperkuat basis kegiatan kemasyarakatan. (tar)

0 Komentar