RAKCER.ID – Infrastruktur di Kota Cirebon, terutama jalan rusak, kerap menjadi olok-olokan masyarakat. Banyak sekali jalan rusak yang belum diperbaiki Pemkot Cirebon.
Banyaknya jalan rusak, setidaknya menjadi PR (pekerjaan rumah, red) yang harus segera diselesaikan oleh Pemkot Cirebon. Terlebih untuk pejabat terkait, khususnya bidang yang mengurusi perbaikan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), yakni bidang Bina Marga.
Mereka kerap masuk dalam gerbong penyegaran mutasi ASN yang dilakukan walikota. Sehingga sudah seharusnya, penyegaran pejabat harus bisa memperlihatkan kinerja yang nyata. Tidak seperti saat ini, jalan rusak seperti terjadi pembiaran.
Baca Juga:Affiati Tinggalkan Partai Gerindra, Pilih Bergabung dengan Nasdem, Ini AlasannyaKejar Target 5 Kursi, Partai Buruh Kota Cirebon Daftarkan Bacaleg ke KPU
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso menyampaikan, pihaknya terus intens menyoroti persoalan jalan rusak. Terlebih, keluhan-keluhan mengenai jalan berlubang juga kerap diterima oleh para wakil rakyat, yang tentunya diteruskan kepada SKPD terkait.
Di awal tahun, pihaknya memaklumi dan mengerti kondisi keuangan daerah. Terlebih, karena adanya kewajiban bayar dari tahun 2022 yang harus ditunaikan pemkot di tahun 2023 ini, dan nilainya cukup besar.
“Kemarin kami pahami bahwa APBD Kota Cirebon juga sedikit ada kendala, terkait adanya tunda bayar yang nominalnya Rp26,7 miliar. Dan itu baru terselesaikan pada bulan-bulan ini,” ungkap dia.
Mengingat triwulan pertama sudah lewat, bahkan sudah mulai masuk di pertengahan triwulan kedua, kata H Karso, Komisi II pun meminta agar pemkot mulai fokus ke pembenahan infrastruktur. Khususnya perbaikan jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat.
“Alokasi anggaran secara penuh memang belum terealisasi. Karena ada refocusing terkait tunda bayar itu. Tapi sekarang sudah mulai normal. Kapan jalan rusak diperbaiki?” jelasnya.
Komisi II meminta, agar perbaikan jalan, khususnya jalan protokol diprioritaskan untuk diperbaiki, termasuk trotoarnya. Karena itu merupakan beranda Kota Cirebon yang akan paling dilihat.
“Kemarin kami rapat dengan DPUTR. Mohon diprioritaskan, minimal perbaikan di jalan-jalan utama,” kata H Karso.
Baca Juga:Jawab Kritik GP Ansor Soal Zakat Fitrah, Baznas Kota Cirebon: Mana Mungkin Ada Mark UpSukses Bertransformasi, Pendapatan Penjualan PT PLN Capai Angka Rp311,1 Triliun di Tahun 2022
Sebagaimana pernah diberitakan, untuk anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan, DPUTR memiliki anggaran sebesar Rp1 miliar saja.
Dengan pembagian, Rp700 juta untuk pemeliharaan jalan, dan Rp300 juta untuk pemeliharaan jembatan.