Pataraksa Masih Jadi Sorotan

SIDAK. Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon melakukan monitoring pembangunan alun-alun taman Pataraksa, bersama DLH.
SIDAK. Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon melakukan monitoring pembangunan alun-alun taman Pataraksa, bersama DLH.
0 Komentar

RAKYATCIREBON.ID – Revitalisai Alun-alun Taman Pataraksa jadi sorotan dewan. Pasalnya, hasil pekerjaannya mengecewakan. Terbukti, ketika Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring pembangunan, banyak ditemukan keganjilan.

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, H Mahmud Jawa SH pun mengaku kecewa. Karena pada saat melakukan  monitoring, yang dihadirkan bukanlah pihak perusahaan yang ada dalam akta pendirian. Artinya, kata dia, kapasitasnya sulit untuk dimintai pertanggungjawaban. Pun demikian, dengan manajemen konsultan (MK) nya. 

“Fakta-fakta dilapangan, ketika DLH rapat kerja beberapa minggu lalu mengatakan bahwa mereka mengajukan addendum hanya 2 hari. Sebelum akhir tahun. Tapi nyatanya sampai hari ini, 10 Januari 2022 masih ada belasan orang yang bekerja. Artinya, itu bukan pemeliharaan. Kalau pemeliharaan, pekerjaannya sudah selesai 100 persen. Inikan masih dikerjakaan,” kata Mahmud Jawa, Senin (10/1).

Baca Juga:Bupati Anggap Kritik Kebijakan Hal LumrahHero Ajak Anggota Dewan Berkontribusi Nyata

Artinya antara administrasi dengan fakta dilapangan tidak singkron. Ketika demikian, patut di pertanyakan. Sementara dari segi kualitas pekerjaan, versi dinas mengatakan sudah layak. Buktinya sudah dibayarkan. Tapi dari hasil Sidak, fakta dilapangan tidak demikian. Salah satu bascam banjir.

“Mau diomongin layaknya gimana,” kata MJ–sapaan akrabnya.

Politisi Demokrat itupun menyoroti lahan yang rencananya akan dijadikan sebagai taman. Namun masih ada rabat betton.

“Rencananya mau ditanami buat taman. Tapi masih masih ada rabat betton. Bagaimana mau tumbuh subur tanamannya,” kata dia.

Pihaknya sebagai legislatif, hanya menyoriti sesuai tupoksinya saja. Yakni hak melakukan pengawasan.

“Kalau untuk audit, itu diluar kewenangan kami. Kami tidak punya fungsi audit. Sesuai tupoksi saja. Pengawasan kami bukan ke pemborong. Tapi ke SKPD. Kenapa ketika pekerjaan masih, sudah dianggap 100 persen. Buktinya itu sudah dibayarkan,” imbuhnya.

Anggota komisi III, Anton Maulana ST MM menyoroti pengakuan perwakilan pemborong, yang menyatakan pekerjaan akan selesai Februari nanti. “Pertanyaannya, apakah itu yang diakui 100 persen oleh DLH, tapi masih ada pekerja yang beraktifitas. Ada yang pasang tehel, lampu dan tumpukan semen,” tegasnya. 

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan SSos MSi mengatakan, fokus kegiatan DLH bersama Komisi III DPRD tahun ini dari rapat kerja singkronisasi program tahun 2022 dan evaluasi 2021, salah satunya adalah melihat progres pembangunan taman Pataraksa. 

0 Komentar