Pendapatan Per Kapita Warga Cirebon Masih Dibawah Rp40 Juta Per Tahun

pendapatan per kapita
Bupati, dan unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten saat menyimak pidato kenegaraan presiden Joko Widodo. FOTO : ZEZEN ZAENUDIN ALI/RAKCER.ID
0 Komentar

CIREBON, RAKCER.ID — Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita warga Kabupaten Cirebon, masih dibawah daerah tetangganya, yakni Kota Cirebon. Pasalnya, pendapatan per kapitanya masih dibawah angka Rp40 juta per tahunnya.

Padahal, pendapatan per kapita warga Kota Cirebon ditahun 2022 saja, sudah diangka Rp72.723.491. Artinya terpaut cukup jauh gepnya.

Pendapatan per kapita Kabupaten Cirebon pun, rupanya masih dibawah pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Sehingga perlu ditekan, agar setiap tahunnya bisa meningkat.

Baca Juga:Lebih Hemat, PT PLN Dukung Perkembangan Ekosistem Kendaraan ListrikHadirkan Produk Unggulan, 12 Insan Pertanian Raih Penghargaan dari Gubernur Jabar

Pemerintah harus bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai arahan presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang disampaikan pada saat pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia Tahun 2023, Rabu (16/8).

“Ekosistem pertumbuhan ekonomi melalui program hilirisasi harus berjalan di semua daerah. Termasuk di Cirebon. Dampak yang ingin dicapai 10 tahun kedepan, terjadi peningkatan per kapita,” kata Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM Luthfi MSi usai mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI.

“Di Kabupaten Cirebon, hari ini pendapatan per kapitanya masih dibawah Jawa Barat. Masih dibawah Rp40 juta per kapita,” lanjutnya.

Kang Luthfi–sapaan untuknya menambahkan jika pendapatan per kapita nasional hari ini sebesar Rp77 juta per tahun. Presiden kata Luthfi, menargetkan untuk 10 tahun kedepan pendapatan per kapita nasional menjadi Rp153 juta per tahunnya.

“Nah ini kan gepnya terlalu jauh. Jadi banyak program-program penting, program prioritas, strategis harus didorong dalam waktu 5 sampai 10 tahun kedepan, untuk memastikan kita bisa sejajar dengan rata-rata pendapatan per kapita nasional,” terangnya.

Proses hilirisasi ini kata politisi PKB, bukan hanya dari sumber daya alam dalam bentuk . Tapi non mineral seperti kelautan pertanian, perikanan harus dilakukan hilirasasi. “Supaya bisa membangun nilai tambah,” kata Luthfi.

Selain itu, amanat lain yang disampaikan presiden tutur Kang Luthfi, harus bisa memastikan perputaran perekonomian ini berkelanjutan. “Itu pesan pak Jokowi. Nah kita ingin memasukan ruh ini kedalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red) pembangunan 5 tahun kedepan,” pungkasnya. (zen)

Temukan berita dan artikel menarik lainnya di Google News.

0 Komentar