Sementara itu, menanggapi tujuh poin petisi yang disampaikan para demonstran, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi mengatakan, untuk BLT ojol, atau nomenklaturnya adalah subsidi upah, untuk kelompok ojol dan awak angkutan, pihaknya akan membentuk tim khusus.
Tim khusus tersebut merupakan gabungan dari Dinas Perhubungan dan perwakilan para ojol. Untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pencairan BLT ojol.
“Saya sudah minta Kadishub bentuk tim secepatnya, dengan perwakilan temen-temen ojol, untuk pendataan. Pak Walikota juga sudah menginstruksikan agar aspirasi ini menjadi atensi secepatnya,” ucap Agus.
Baca Juga:Azis Tanggapi Statemen Ono Soal DCT, ‘Nawaitu Saya Gabung PDIP Untuk Mengabdi’Walikota Azis Belum Tentu Lolos DCT, Ono: Kalau Ada Bacaleg yang Gak Kerja, Mending Mundur Saja
Dan untuk enam petisi lain, yang pada umumnya mengerucut pada keinginan agar dibentuk regulasi yang mengatur ojol, Agus pun menyepakati, bahwa memang perlu ada payung hukum di daerah yang mengatur ojol.
Maka dari itu, Pemkot Cirebon juga akan menindaklanjuti itu dengan mulai mempelajari cantolan yang bisa digunakan untuk membentuk payung hukum di daerah.
“Saya setuju dibuat regulasi. Kalau perda cukup lama. Yang mudah itu perwali dulu. Sambil kita dorong untuk penyusunan perda. Semua akan mulai berproses setelah pertemuan ini. Beri waktu kami dalam 3 bulan untuk menyelesaikan,” pungkasnya. (sep)