CIREBON, BERITARADAR.COM – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim WFH merupakan satu-satunya cara untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek.
Skema work from home (WFH) menurut Ridwan Kamil, hanyalah salah satu rencana aksi penurunan tingkat polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Beliau menegaskan, skema tersebut tidak akan mengganggu fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya.
Baca Juga:Rekomendasi Buku Inspiratif yang Mengajarkan Kita Hidup Sederhana dan Bisa Kamu Terapkan!HEBAT!! Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Berhasil Menurunkan Angka Kemiskinan Pada Pembahasan Dalam Acara Forum Pemred SPS Bandung 2023
“Jadi Multidimensi adalah solusinya. Jadi jangan seolah olah kerja work from home menjadi satu satunya solusi,” ujarnya
Ridwan menyatakan, rencana aksi solusi tersebut akan dikomunikasikan kepada gubernur yang wilayahnya mencakup Jabodetabek, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hingga Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Pak Luhut dan Gubernur Jabodetabek akan melaporkan rencana aksi tersebut kepada Pak Jokowi pada akhir Agustus,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar pun menjelaskan langkah mitigasi pencemaran udara di Jabodetabek. Diantaranya adalah konversi pembangkit listrik tenaga batubara, penggunaan teknologi scraber atau filter polusi pada pembangkit listrik tenaga batubara yang tidak dikonversi, rekayasa cuaca, konversi mobil bermotor ke kendaraan listrik, dan penerapan electronic road pricing (ERP).
“Lalu ada konversi ke mobil motor listrik, atau belum ke mobil listrik, ada scraber juga di knalpotnya dan teknologi baru ini bisa diperkenalkan”, jelas Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil Mengklaim WFH Merupakan Satu-Satunya Cara Untuk Mengurangi Polusi Udara di Jabodetabek
Menurut Ridwan, sistem WFH sudah diterapkan kepada ASN di lingkungan Pemprov Jabar. Hanya saja ada syarat bagi pegawai yang boleh melakukan WFH tersebut.
“Di Jabar, dynamic work arrangement atau work from hom diatur bersyarat,” jelasnya.
Baca Juga:TERHEBAT !! Lenovo Legion Go Akan Gabungkan Steam Deck dan Nintendo SwitchAI Terancam Bangkurut!! Open AI ChatGPT Dikabarkan Terancam Bangkrut, Apa Penyebabnya?
Syarat pertama hanya bagi PNS yang lingkup tugasnya tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Selain itu, track record atau rekam jejak pegawai yang bersangkutan juga menjadi pertimbangan.
“Kalau rekam jejaknya buruk, saya tidak akan memberikan kebijakan itu untuk memastikan dia disiplin dan bertanggung jawab,” kata Ridwan Kamil.
Kata Ridwan, penerapannya pun bermacam-macam. “Rumusnya 4-1, paling baik 4 hari kerja di luar atau 1 hari di rumah di kantor, bisa 3-2, bisa 2-3, bisa 1-4. Jadi ada 4 formula,” ujarnya.