RAKCER.ID – Rekomendasi dan catatan yang cukup banyak dilayangkan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kabupaten Indramayu, setelah mengkaji LKPJ Bupati Indramayu tahun 2022.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhaemin menyatakan, hasil kajian fraksi dan pemandangan umum terhadap LKPJ Bupati Indramayu tersebut secara resmi telah disampaikan dalam rapat paripurna Rabu 29 Maret 2022.
Berdasarkan rekomendasi dan catatan, pihaknya masih membutuhkan penjelasan dari bupati terkait LKPJ Bupati Indramayu tahun 2022.
Baca Juga:Potensi PAD 2023 Terancam Hilang, Perumda AU Berharap Kelola Objek Wisata Waduk DarmaPIN Polio Target 85.298 Anak, Bupati Majalengka Minta Camat dan Puskesmas Bergerak
Menurut Muhaemin, dalam konteks narasi FPG melihat nota penghantaran bupati pada capaian target kinerja dipersandingkan dengan RPJMD 2021-2026, dinilainya masih jauh dari target sasaran dan harapan masyarakat.
“Masyarakat hanya melihat semacam pentas seremonial bernegara, masyarakat belum merasakan manfaat kinerja pemerintah daerah. Minimnya pencapaian visi misi bupati ini bukan tendensius,” tandas Muhaemin.
“Tapi realitas yang dikeluhkan masyarakat, dan juga dikonfirmasi dengan fakta pengakuan sebagian owner visi misi tersebut. Yakni, saudara wakil bupati (Lucky Hakim, red),” jelas Muhaemin diamini Sekretaris FPG, M Alam Sukmajaya.
Setelah mengkaji nota penjelasan LKPJ bupati tahun anggaran 2022, FPG menegaskan masih memerlukan tambahan penjelasan.
Diantaranya, setelah mencermati perangkaan lain-lain pendapatan yang sah pada APBD Perubahan 2022 terealisasi 314,06 persen.
“Tentu kita apresiasi pelebihan dari capaian target tersebut. Tapi ini menimbulkan pertanyaan, apakah dalam penentuan target masih ada sumber potensi pendapatan yang luput atau lalai dicermati?” tanya Muhaemin.
“Kami minta agar sumber potensi pendapatan betul-betul jeli digali ulang, dan rijid dihitung dalam perencanaan pendapatan daerah tahun 2023,” ujarnya.
Baca Juga:Sekda Kuningan: Unit Kesehatan Sekolah Harus Bisa Mengajak Siswa Hidup SehatPolres Kuningan Peduli, Salurkan Sembako untuk Korban Bencana Alam
Terhadap postur APBD Perubahan 2022 antara pendapatan dan belanja daerah, pada pos pembiayaan daerah berpotensi meninggalkan Silpa sebesar Rp420 miliar.
Dalam hal ini FPG tidak hendak mendahului, karena hasil akhir yang dipedomani adalah perangkaan hasil audit BPK RI.
Menurutnya, dengan besarnya disfungsi perkiraan anggaran yang tidak terserap tersebut, mengindikasikan tidak cermat dan mentahnya pemerintah daerah dalam merencanakan berbagai program kegiatan.
“Kami prihatin bisa-bisanya silpa, lihatlah banyak sekolah-sekolah ambruk dan tidak layak pakai, jalan rusak dimana-mana, pengairan macet, lapangan pekerjaan sempit, tapi kok Silpa,” ungkapnya.