RAKCER.ID – Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar, MSi menerima Tim Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat di ruang rapat Linggajati Setda, Kamis 11 Mei 2023.
Tim Ombudsman dipimpin langsung Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Noer Adhe Purnama, terkait pendampingan dan penilaian penyelenggaraan publik oleh Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat.
Di awal pembukaannya Sekda Dian terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada jajaran tim Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat.
Baca Juga:PDIP Kuningan Siap Menangkan Ganjar, Target 14 Kursi DPRDManfaatkan Siroleg Berantas Rokok Ilegal
Dia berharap kehadiran Ombudsman di Kuningan dapat dijadikan momentum dan ikhtiar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan public, juga memberikan pencerahan atas kualitas pelayanan dari waktu ke waktu.
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah menurut sekda dapat memperkuat demokrasi dan hak azasi manusia, serta mendorong dalam memakmurkan ekonomi kerakyatan dan mendorong dalam penurunan angka kemiskinan.
Harus ada kepercayaan masyarakat pada pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Trasparansi dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan yang betul sesuai dengan peraturan dan koridor yang berlaku, karena di era keterbukaan publik ini baik kritik, saran dan aduan masyarakat dapat diterima dengan mudah sekali.
“Maka penyelenggara pelayanan publik dituntut cepat tanggap dalam merespon permintaan dari masyarakat. Sebagai contoh dalam pelayanan dasar guna untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance,” terang Dian.
Pihaknya menyadari pelayanan publik di Kuningan harus diperbaiki, terlebih tuntutan masyarakat begitu tegas maka pelayanan harus tepat dan cepat dan berkualitas direspon.
Kunjungan Ombudsman menurut Dian sangat tepat dan bermanfaat dan memperoleh masukan yang konstruktif, dan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga:PAM Tirta Kamuning Tambah Sumber Air Baku, Target 1.000 Liter Per DetikMantan Napi Boleh Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ketua KPU: Lihat Ancaman Hukumannya, Bukan Vonisnya
Tim Ombudsman Tekankan Perencanaan Pelayanan Publik
Sementara itu, Ombudsman RI Jabarmenilai pelayanan publik harus diawali perencanaan yang terstruktur dengan program pendampingan sebelum penilaian, pada saat penilaian dan evaluasi setelah penilaian.
Penilaian pelayanan publik ini merupakan salah satu program prioritas nasional, yang diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan public.
Baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.