RAKCER.ID – Fraksi-fraksi di DPRD desak Pemkot Cirebon serius kelola keuangan. Itu disampaikan saat pemandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon tahun anggaran 2022. Yang sebelumnya disampaikan Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH pada paripurna lalu.
Pemandangan umum pun disampaikan oleh sembilan fraksi di DPRD melalui sidang paripurna, Senin (3/7/2023).
Sejumlah fraksi menyoroti kinerja Pemkot Cirebon, terutama soal realisasi anggaran pada tahun 2022 lalu. Baik anggaran pendapatan yang masih minim dan tidak sesuai target, maupun anggaran belanja yang sampai menyisakan kewajiban bayar di tahun anggaran 2023 ini.
Baca Juga:PLN Sigap Pulihkan Sistem Kelistrikan Pasca Gempa Bantul, Salurkan TJSL untuk Bantu Warga TerdampakKonci Rianty Menyembelih Hewan Kurban, Ajak Masyarakat Cirebon Teladani Kesabaran Nabi Ibrahim
Ketua Fraksi Gerindra Kota Cirebon, Fitrah Malik menyoroti dan mengkritik tunda bayar yang terjadi di tahun anggaran 2022. Terlebih, itu mempengaruhi dan membebani fiskal anggaran di tahun 2023.
“Kota Cirebon di 2022 mengalami tunda bayar. Salah satu penyebabnya, target pendapatan yang tidak tercapai, berimbas kepada utang pemda untuk menutupi tunda bayar di tahun 2023,” ungkap Fitrah.
Lebih dalam, Fraksi Gerindra pun menelisik, bahwa salah satu faktor adalah pemkot kurang serius dalam menempatkan pegawai ASN. Terlebih di SKPD sekelas Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Fitrah pun menekankan, agar dalam menempatkan pejabat, pemkot memegang prinsip ‘The Right Man on The Right Place’. Karena selama ini, Fraksi Gerindra menilai, penempatan ASN di setiap proses mutasi dan rotasi, belum maksimal.
Sehingga masih ada pejabat yang bekerja setengah-setengah, dan munculnya tunda bayar di 2022 menjadi salah satu indikatornya.
“Sehingga kami meminta kepada walikota, jika memungkinkan masih ada kesempatan mutasi dan promosi. Di BPKPD agar menempatkan orang-orang yang dapat menggali dan memaksimalkan PAD lebih maksimal,” jelasnya.
“Umumnya SKPD lain juga, agar menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Selama ini, kalau kami menilai, penempatan ASN belum maksimal, sehingga belum bisa menyelesaikan tugas dengan maksimal,” kata Fitrah.
Baca Juga:Perkuat Kekeluargaan, Konci Rianty Gelar Gathering dan Fun Games di Ciater SubangPLN Dorong Pemanfaatan FABA PLTU, Bahan Baku Industri Murah dan Mampu Reduksi Emisi
Di tempat yang sama, Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Yusuf SPdI pun memberikan penekanan di sektor pengelolaan keuangan.
Sekaligus mewarning pemkot agar segera menyelesaikan kewajiban bayar, termasuk utang di tahun 2023. Agar tidak menjadi beban bagi APBD selanjutnya.