CIREBON, RAKCER.ID – DPRD Kabupaten Cirebon murka. Penyebabnya, sudah tiga kali memanggil Sekda, Dr Hilmy Riva’i MA, namun yang bersangkutan selalu mangkir alias tak pernah hadir. Imbasnya, pembahasan Rapat Kerja Komisi II pun berlangsung sengit.
Kang Hilmy–sapaan untuk Sekda, sudah terhitung tiga kali mangkir dari rapat komisi II DPRD Kabupaten Cirebon. Padahal, rapat tersebut menyangkut koordinasi kebijakan tentang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Itu diakui Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon R Hasan Basori MSi, Kamis (10/8/2023). Menurut dia, ini sudah kali ketiga pihaknya mengagendakan rapat bersama Sekda.
Baca Juga:GREGETAN: DPRD Kabupaten Cirebon Desak Dinas Kesehatan Perhatikan Layanan PosyanduKetua DPC Demokrat Kabupaten Cirebon Berganti, Heriyanto Didepak? Ini Penjelasan DPP
“Ini sudah ketiga kalinya sekda tidak hadir. Tadi sih katanya ada acara di Hotel Aston,” katanya kepada Rakcer.Id, Kamis (10/8/2023).
Menurutnya, rapat tersebut berkaitan dengan rencana peningkatan PAD Kabupaten Cirebon yang saat ini masih di angka Rp750 miliar.
Artinya, lanjut RHB–sapaan antuknya pembiayaan APBD pemerintah daerah belum mandiri. Maka, pihaknya kembali berencana mengundang Sekda di rapat selanjutnya.
“Ini kan berkaitan dengan kebijakan dan regulasi. Jadi, kehadiran sekda diperlukan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, rapat tadi pun melibatkan banyak pihak. Seperti bagian ekonomi, DPMD, Bappelitbangda, BKC (bank Kabupaten Cirebon), BCJ (bank Cirebon Jabar), dan bagian hukum.
Salah satu poinnya adalah menaikkan deviden dari perbankkan, dari lima item yakni, Dana Desa, ADD, TPP, Siltap dan hibah bansos.
“Poin bahasan itu, tindaklanjuti bagaimana menaikkan PAD dari BUMD perbankan seperti BKC dan BCJ. Memang kalau dilihat dari komposisi, BKC itu sahamnya 100 persen milik Pemda, sedangkan BCJ sharing saham dan sharing provit dengan pemprov,” terangnya.
Baca Juga:Perangkat Desa Se-Kabupaten Cirebon Keluhkan Kartu BPJS Tak Aktif, Ternyata Ini MasalahnyaBupati Cirebon Mengeluh Soal Kewenangan Pertambangan, Ada Pelanggaran Tak Bisa Berbuat Apa-apa
Untuk BKC sendiri, kata RHB, deviden yang dihasilkan per Juli 2023 ini sudah Rp8 miliar. Deviden ini juga bisa dioptimalkan dengan menyadar segmen di jasa keuangan mensharing atau membantu sumber dana simpanan atau dana kredit yang bisa mereka kelola. Tentunya, yang tidak bertentangan dengan regulasi.
“Sejauh ini PAD yang dihasilkan pemerintah daerah itu paling besar di dominasi dari pajak, 82 persennya. Sisanya dari retribusi, devinden BUMD dan lainnya. Artinya, yang lainnya PAD itu belum optimal,” tuturnya.