Saat itu, kata dia, semua satu persepsi bahwa Wilayah Cirebon Timur (WTC) layak dan sangat bisa untuk menjadi CDOB. Sekarang, lanjut Adang, mengubah kembali opini menjelang Pilpres, Pileg dan Pilkada beredar luas WTC tidak bisa mekar atau mandiri karena alasan luas wilayah tidak memenuhi syarat pembentukan sebuah daerah untuk menjadi CDOB.
Adang mengaku geram, bahkan, pihaknya mengancam bakal melakukan aksi besar-besaran jika dalam proses pemekaran ini selalu dipersulit dan dipermainkan. “Dalam waktu dekat FCTM akan segera melakukan demo besar-besaran ke gedung DPRD,” ungkap Adang.
Pengurus FCTM, H Dade pun mengaku geram dengan munculnya isu tersebut. Padahal kata dia, syarat 925 kilometer persegi yang ada dalam RPP Desertada itu, belum definitif menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Sehingga, RPP yang PP-nya belum disahkan tidak bisa menjadi dasar hukum.
Baca Juga:Eksekutif Tunggu Keseriusan DPRD Tangani Revisi Perda RTRW44 Hektare Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Cirebon
“Saya selalu berpandangan bahwa dengan belum dicabutnya PP 78/2007 maka PP itu masih menjadi acuan dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah,” ujar Dade.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM Luthfi MSi saat hendak dikonfirmasi di ruangannya tidak ada. Begitu juga saat hendak dikonfirmasi lewat sambungan selularnya tidak menjawab. (zen)