“Alhamdulillah semua tahapan sudah siap, dan kami mengapresisasi kepada masyarakat yang sudah turut serta dalam proses pengawasan semua tahapan pemilihan ini,” ungkap Devi.
Menurut Devi, apa yang saat ini terjadi dan menjadi sorotan publik terkait dengan Ketua KPU Kota Cirebon, itu masuk dalam ranah kode etik.
“Dalam menangani persoalan kode etik penyelenggara pemilu, Bawaslu kewenanganya pada penyelenggara ad hoc saja. Sementara kalau yang permanen, seperti tingkat kota, Provinsi atau pusat, itu ranah DKPP,” sebut Devi.
Baca Juga:Doa Bersama Untuk Pilkada Damai 2024 di Kabupaten Kuningan Jawa BaratPesan Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko ke Eks Caleg PKB Bikin Heboh, Ada Nyebut-nyebut Paslon 02
Namun demikian, persoalan yang sudah ramai ini, ditambahkan Devi, ini akan menjadi informasi awal untuk ditelusuri oleh Bawaslu, meskipun dalam posisi yang sejajar, prosesnya akan berjalan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk DKPP.
Pasalnya, menurut ketentuan, persoalan yang terkait dengan potensi pelanggaran, bisa masuk sebagai temuan, ataupun melalui aduan atau laporan.
“Dalam mekanisme kami, ini menjadi informasi awal, yang akan ditindaklanjuti dengan penelusuran,” kata Devi.