CIREBON – Dinas Perhubungan diminta untuk lebih serius mengelola dan mengembangkan operasional Trans Cirebon, atau dikenal Bus Rapid Transit (BRT).
Untuk pengembangannya, saat ini, Dishub tengah menyiapkan rencana perluasan rute dan trayek operasional ke wilayah aglomerasi Cirebon Raya.
Wilayah yang menjadi target perluasan meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang.
Baca Juga:Komisi II DPRD Kota Cirebon Bahas Evaluasi 100 Hari Kerja Pasangan Kepala DaerahWalikota Turun Cek Galian C Argasunya, Masih Ada Aktivitas di Empat Titik Galian
Hal tersebut pun direspon positif oleh Komisi I di DPRD, namun ada beberapa catatan yang diberikan, dan menjadi warning bagi Dishub dalam menyiapkan rencana perluasan tersebut.
Salahsatunya, Komisi I meminta agar dilakukan kajian yang komprehensif, serta dibangun kerjasama lintas daerah yang kuat, agar perluasan trayek tersebut berjalan optimal dengan tidak membebani keuangan daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Andi Armawan menjelaskan bahwa Kota Cirebon saat ini memiliki 10 unit BRT hibah dari Kementerian Perhubungan.
BRT sendiri mulai beroperasi pada 12 April 2021 dengan koridor 1, namun hasil monitoring menunjukkan load factor atau tingkat keterisian yang masih sangat rendah.
Maka, setelah itu, Dishub membuka koridor 2 dengan memperluas layanan ke wilayah Selatan Kota Cirebon, saat itu diresmikan Gubernur Jawa Barat pada 19 Juli 2023.
Koridor 2 kini melayani kawasan-kawasan strategis, seperti pusat kuliner, destinasi wisata, area pendidikan, kantor pemerintahan, dan pusat perbelanjaan dengan tarif yang terjangkau.
“Saat ini koridor 2 masih kita operasikan sambil terus dievaluasi,” ungkap Andi.
Baca Juga:Mahasiswa Garda Terdepan Dalam Menghidupkan Nilai Pancasila ??Raih WTP ke-9, Kota Cirebon Semakin Setara Berkelanjutan
Salah satu tantangan besar dalam pengembangan transportasi publik di Kota Cirebon ini, kata Andi, adalah minimnya pengguna sarana transportasi umum, dimana hasil statistik di Dishub menunjukkan, hanya sekitar 6 persen warga yang menggunakan transportasi umum sebagai moda utama mobilitas.
Namun, pengembangan operasional BRT ini diharapkan akan menjadi solusi transportasi publik yang modern dan terintegrasi, sehingga menumbuhkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.
“Untuk penataan jaringan trayek dan perluasan wilayah ini, kami akan sama-sama menghadap Pemprov Jawa Barat. Melihat kondisi riil di lapangan dan biaya operasional BRT, setelah dihitung-hitung, saat ini kami hanya bisa mengoperasikan 3 unit saja,” jelas Andi.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno menegaskan, meskipun sudah beroperasi sekitar 4 tahun sejak pertama diresmikan, sampai saat ini operasional BRT masih bergantung pada subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).