CIREBON, RAKCER.ID — Pemerintah daerah (Pemda) sudah menganggarkan anggaran Pilkada 2024. Nilainya tembus diangka Rp80 miliar. Angka itupun sudah masuk kedalam lembaran KUA/PPAS.
Sebelumnya, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg telah mencanangkan dalam hantarannya, bahwa dana cadangan Pilkada 2024 nilainya sebesar Rp84,6 miliar. Namun ternyata setelah melewati pembahasan, angkanya mengalami penyusutan.
“Untuk KPU dalam KUA/PPAS itu Rp70 miliar. Bawaslunya Rp10 miliar,” kata Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Ita Rohpitasari ketika ditemui Rakcer.id, disela kunjungannya ke Kantor Bawaslu Kab Cirebon, Kamis 21 September 2023.
Baca Juga:Bawaslu Gandeng PWI Sukseskan Pemilu2023, Target KB Bagi Laki-laki Tercapai
Pilkada itu kata Ita berbeda dengan Pemilu. Kalau Pemilu, anggarannya semua dari pemerintah pusat. Sementara untuk Pilkada, anggarannya dibiayai oleh APBD.
“Kalau pemilu, ngga ada anggaran dari APBD. Itu (APBD,red) hanya buat Pilkada. Bantuan hibah,” katanya.
Prosesnya saat ini tengah diusulkan ke Provinsi. Pihaknya tidak mengetahui, apakah angka tersebut nantinya final atau tidak.
“Yang pasti, prosesnya belum selesai. Masih terus dibahas. Kita juga akan melakukan banyak pertemuan untuk membahasnya. Tapi angka itu, sudah masuk,” kata dia.
“Soal clier tidaknya, ini hubungannya antara yang minta dan pihak yang memberi. Di tahun ini untuk KPU hibahnya Rp10 miliar nanti untuk di perubahan. Bawaslunya belum,” lanjut Ita.
Adapun kehadirannya ke Bawaslu kali ini, kata Ita untuk memastikan perkembangan tahapan pemilu saat ini. Kegiatannya sudah sampai sejauh mana. Tahapannya sudah dimulai atau belum untuk Pileg 2024 nanti.
Pesta demokrasi yang gelarannya cukup panjang itu, menjadi perhatiannya. Mulai dari Pemilu yang didalamnya ada Pilpres dan Pileg. Kemudian akan berlanjut dengan Pilkada.
Baca Juga:Anggota Fraksi PDIP Diancam PAW, Sekretaris DPC Berpeluang Jadi PenggantinyaRahmat Didorong Jadi Pj Bupati, Saya Tidak Punya Kuasa Melarangnya
Tentunya, disamping pemilu itu harus dilewati dengan riang gembira, kesiapan mental dan jaminan kesehatan bagi penyelenggara pun harus difikirkan secara matang.
“Jaminan kesehatannya seperti apa. Sejauh mana, adakah BPJS Kesehatannya? BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang kita khawatirkan, berdasarkan melihat proses yang akan berlangsung panjang itu tadi,” kata dia.
“Karena yang namanya pekerjaan itu tidak siang sampai malam saja. Bahkan seringnya sampai pagi. Mengawasi 40 kecamatan. Kesiapan fisik dan mentalnya benar-benar harus terjamin,” pungkasnya. (zen)