RAKYATCIREBON.ID – Banjir di wilayah Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, sudah berulang kali. Setiap tahunnya, hampir dipastikan selalu terjadi. Dari tahun ke tahun, tak pernah ada solusi. Langkah tepat apa yang ditawarkan untuk bisa menyelesaikan persoalan.
Desakan pun terus ditujukan kepada pemerintah. Untuk menuntaskan persoalan banjir langganan itu dengan segera. Jangan sampai, banjir yang menyengsarakan warga, hanya dijadikan komoditas politik para elit saja. Dengan turun dan memberikan bantuan. Faktanya, warga tidak membutuhkan semua itu.
“Yang dibutuhkan, solusi, bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan persoalan. Jangan lah kami dinina bobokan, dengan berdatangannya bantuan. Kami korban bencana. Jangan dijadikan komoditas politik praktis. Harus difikirkan apa solusi menyelesaikannya,” kata salah satu tokoh Cirebon Timur, Adang Juhandi, Selasa (25/1).
Baca Juga:Plt Kadisdikbud Indramayu Bantah Buka Lowongan KerjaSDN 2 Tukmudal Tawarkan Solusi Atasi Sampah
Hal serupa disampaikan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori, bahwa masyarakat sudah bosan dengan banjir yang terus terjadi menimpa warga Waled dan sekitarnya. Harus ada solusi. Itu yang dibutuhkan.
Namun, solusi tepat itu, belum terlihat. Padahal semua elemen sudah hadir melihat kondisinya. Baik level pusat, maupun daerah. Tetapi belum sampai ada realisasi untuk penanganan banjir.
“Harapan saya ada keseriusan kepala daerah untuk mengkaji secara konprehensif dan sinergi dengan BBWS. Sebenarnya masalah terberat Sungai Ciberes ini sebetulnya di apa?” kata Hasan.
Pihaknya meminta Bupati Cirebon lebih serius dan punya kepedulian terhadap kondisi masalah bencana serta lingkungan khususnya di wilayah timur. “Kita minta Bupati serius karena penanganan banjir di wilayah Waled itu perlu anggaran besar,” kata Hasan.
Artinya, lanjut dia, harus ada sinergitas antara anggaran dari APBN dan APBD. Jangan sampai dengan melihat banjir begitu intens, bahasa bahwa itu kewenangan BBWS harus dihilangkan. Diperlukan langkah untuk menjemput bola, agar BBWS bisa menurunkan anggarannya.
“Bupati harus turun bersama tim teknisnya, jemput bola, bila perlu kajian lokalnya dibuat dengan matang dan diajukan ke BBWS. Sejatinya saya enggak paham pemikiran teman-teman eksekutif hari ini. Walaupun ada BPPB dari keterwakilan eksekutif, cuma itu pada bencana konteksnya,” ungkap Hasan.