CIREBON, RAKCER.ID – DPRD Kabupaten Cirebon memberikan catatan terhadap LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2023. Catatan dimaksud disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka SH.
Beberapa catatan itu, diantaranya terkait janji kampanye kepala daerah. Khususnya berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat, guna merubah status dari pra sejahtera menjadi sejahtera.
Kemudian adanya pembangunan pelayanan dasar dan penyediaan pendidikan berkualitas serta upaya peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja. Selain itu, perlunya evaluasi bidang perencanaan di SKPD agar menghasilkan perencanaan yg maksimal.
Baca Juga:Ayu Berpotensi Dapatkan Rekomendasi Calon Bupati dari DPP PDIPDPRD Minta Investor Taat Aturan, Pemadatan Lahan Tanpa Izin Harus Dihentikan
“Dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun sesuai dengan visi misi bupati yang tertuang dalam RPJMD,” kata Teguh yang disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Beragendakan Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Th 2023, kemarin.
Kemudian lanjut Teguh, terkait lokus kegiatan yang kurang terintegrasi. Pembangunan infrastruktur kurang berjenjang, dalam membangun selalu parsial dan tidak pernah tuntas.
Pengelolaan sumber kekayaan kurang inovatif dan variatif. Pendapatan Kabupaten Cirebon untuk APBD 2023 berasal dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemda sangat bergantung dengan dana transfer saja.
Perencanaan pembangunan harusnya terintegrasi berdasarkan klaster dinas sendiri untuk penyelesaian secara tuntas dan disesuaikan dengan indikator jenis pelayanan publik. Terdiri dari publik administrasi, publik barang dan jasa, publik pembangunan dan publil layanan regulatif.
LKPJ Bupati juga perlu adanya data kementerian untuk mencapai target, agar Bupati Cirebon juga memerintahkan organisasi perangkat daerah untuk membahas dan menentukan sumber LKPJ.
“Karena LKPJ sebagai tekad penyelenggaran pemerintahan yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif selama ini. Sehingga tercipta pembangunan di daerah.
“Apresiasi juga disampaikan karena telah menghasilkan rekomendasi LKPj. Rekomendasi ini saling bersinergi dan melengkapi,” kata Imron.
Baca Juga:Pengusaha Wisata Plangon Akui Belum Kantongi Izin, Klarifikasi Proyek Mini ZooKenaikan Harga Kebutuhan Pokok Pasca Libur Lebaran
Rekomendasi ini secara umum mengarahkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan bersih baik dan efektif. Segala saran dan kritikan dalam rangka perbaikan sebagai mana fungsi legislatif.
“Poin-poin yang disampaikan merupakan arahan berharga,” katanya.