RAKCER.ID – Menghadapi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan pengisian kekosongan kepala daerah, Forum Aspemkesra (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) se-Jawa Barat menggelar pertemuan di Kabupaten Kuningan.
Forum Aspemkesra mengelar diskusi dengan pokok bahasan “Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah” di Hotel Horison Tirta Sanita Kuningan, Kamis 4 Mei 2023.
“Kegiatan ini pertama kalinya diselenggarakan, dengan peserta seluruh Asda 1 kabupaten dan kota se-Jawa Barat,” kata Analis Kebijakan Ahli Madya Surya Kencana SSTP MSi terkait pertemuan Forum Aspemkesra.
Baca Juga:Satgas Pangan Temukan Harga Bahan Pokok Masih Tinggi, Harga Telur Rp28.000 Per Kilogram30 Perusahaan Ramaikan Job Fair, Pengangguran Terbuka 9,81 Persen
Kegiatan Forum Aspemkesra Se-Provinsi Jawa Barat ini sebagai sarana komunikasi terkait isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tujuannya membahas berbagai mekanisme, diantaranya terkait persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Engkus Sutisna ST MT mengatakan, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.
Sehingga perlu kiranya dibahas terkait mekanisme melalui forum ini terkait persiapan, perencanaan serta mekanisme kekosongan kepala daerah di Jawa Barat.
“Peran asisten sangat penting demi kelancaran pemilu serentak 2024, dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan persoalan lainnya,” ujarnya.
“Maka dibutuhkan kerja keras dan koordinasi dengan berbagai stakeholder, agar penyelenggaraan pemerintahan stabil dan pelayanan masyarakat tetep berjalan optimal, demi kesejahteraan masyarakat terutama menjelang pesta demokrasi,” kata Engkus.
Bupati Minta Forum Aspemkesra Buat Rumusan Terbaik
Di tempat yang sama, Bupati Acep menyambut baik atas langkah strategis, yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan OTDA dalam menyamakan persepsi dan implementasi kebijakan melalui rakor.
Baca Juga:Libur Lebaran, 1.200 Warga Kuningan Membuat SKCKSudah Curiga Selingkuh Sejak Lama, Suami Minta Oknum Satpol PP Ditindak Tegas
Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat terinformasikan dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota,” ujarnya.
Selanjutnya Acep juga mengajak melalui momentum pertemuan ini untuk bersama-sama membuat rumusan yang terbaik dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Tentunya dalam menyampaikan konsep, koordinasi, komunikasi serta kerjasama, terutama materi yang akan dibahas pada forum ini sebagai upaya kita bersama dalam peningkatan serta tidak terganggunya pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing. (ale)