CIREBON, RAKCER.ID — Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Cirebon mengingatkan pemerintah kabupaten (Pemkab) menghadapi dampak pemilu 2024.
Pasalnya, di tahun 2024, ada gelaran pemilu serentak, yakni pemilihan legislatif, DPD dan pilpres. Suasana multi-efek itu, apakah sudah diantisipasi dengan langkah tepat terhadap situasional yang akan dihadapi pemkab Cirebon.
Mengingat, bupati dalam hantaran RAPBD 2024, menargetkan peningkatan pendapatan dana transfer APBN nilainya cukup fantastis. Apakah target itu ini realistis? Harus diingat, di tahun sebelumnya saja, pendapatan dana transfer mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya yang hanya Rp2,64 triliun.
Baca Juga:Gibran Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024Masih Ada SMA Menahan Ijazah Anak. Yuningsih: Ada yang Sampai 2 Tahun
Itu disampaikan perwakilan Fraksi NasDem, Hermanto SH. Selain itu, kata Hermanto sektor belanja juga apakah sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dari dampak situasi politik pada tahun 2024 mendatang. Baik meliputi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga.
Meski secara pagu anggaran pemilu 2024 sudah dialokasikan terpisah oleh pemerintah pusat, namun pemerintah semestinya tetap mengadaptasi dan memperhatikan berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
“Jangan sampai, istilah recofusing akan kembali terjadi sebagai dampak dari situasional pemilu 2024, sehingga akan mempengaruhi sektor pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon,” katanya.
Dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di tahun 2024, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon juga harus tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kelompok-kelompok usaha mikro dengan memfasilitasi ruang tumbuhnya inovasi dari berbagai sektor yang produktif.
Karenanya sektor belanja kiranya harus mengacu pada program-program yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat. Jika pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan pembangunan infrastruktur terutama jalan, yang merupakan salah satu program yang perlu ditingkatkan, maka seyogyanya pula harus memperhatikan berbagai kemungkinan perubahan musim kemarau dan penghujan.
“Yang berakibat pula mempercepat penurunan kualitas kondisi infrastruktur jalan, sanitasi lingkungan, saluran irigasi dan fasilitas-fasilitas publik sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor lingkungan masyarakat,” katanya.
Maka upaya antisipasi dan langkah strategis harus dilakukan oleh pemerintah daerah, untuk mengurangi defisit akibat belanja dan tingginya pembiayaan yang dibebankan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon.