CIREBON, RAKCER.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon, mengapresiasi atas pencapaian target terealisasinya anggaran 2023. Angkanya tembus di 97,05 persen atau senilai Rp 4.139.207.910.770 dari pelaksanaan pendapatan daerah di anggarkan senilai Rp 4.017.267.994.687.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi PDIP, Yoga Setiawan SE. Ia pun mengharapkan ke depan realisasi serapan anggaran bisa lebih maksimal dan sempurna. Pihaknya melihat, dalam nota pertanggungjawaban anggaran 2023 pencapaian target pendapatan daerah sudah sangat maksimal.
“Bahkan indeks pencapain melebihi dari target yang direncanakan, karena PAD terealisasi 100,75 persen,” kata Yoga.
Baca Juga:DPRD Apresiasi Langkah Kejari, Luthfi: Semoga Cepat SelesaiFraksi Golkar : Gejlugan Sewu Karya Seni APBD 2023
Sayangnya, pemerintah daerah belum 100 persen mendongkrak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor. Padahal, kenaikan PAD menjadi barometer kemajuan suatu daerah. Potensi PAD di Kabupaten Cirebon belum terdongkrak secara maksimal.
Ada beberapa masukan dan otokritik terkait faktor yang menjadi kendala belum terdongkraknya PAD di Kabupaten Cirebon. Salah satunya kata dia, menekankan Dinas PUTR, yang menjadi leading sektor peningkatan PAD pada sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Agar lebih mengefektifkan proses perizinan yang tetap mengedepankan akuntabilitas, serta prosedur standar perizinan yang mudah, bukan dengan membuat aturan sendiri,” katanya.
Tidak mempersulit dan mempermudah proses perizinan PBG, sehingga ringkas efektif dan mudah. “Tapi, ketika Dinas PUTR mempersulit izin, membuat aturan sendiri serta bertele-tele dalam pelayanan perizinan, akan berimbas larinya para investor yang ingin berkontribusi di Kabupaten Cirebon dan berdampak tidak meningkatnya PAD,” katanya.
“Birokrasi yang bertele-tele, ribet dan tidak efektif, berpengaruh besar terhadap serapan anggaran. Faktanya pada akhir tahun, kegiatan yang menumpuk dan terjadi angka silpa yang signifikan,” lanjutnya.
Sebagai contoh, alur admnistrasi dari SPM atau standar pelayanan minimal ke SP2D atau surat perintah pencairan dana saja rentan waktu serta alurnya tidak efektif dan terkesan menghambat. Pihaknya mengusulkan untuk Pj Bupati kedepan bisa memangkas serta memusnahkan arus administrasi yang ribet dan bertele-tele.
Yoga juga mengungkapkan, dalam nota keuangan APBD 2023 belanja jalan, irigasi, jaringan dan belanja gedung dan bangunan kami telaah serapannya belum maksimal terealisasi, yang seharusnya terkait program infrastruktur jalan menjadi prioritas.