CIREBON.RAKCER.ID — Ada wacana, pemerintah pusat akan menghapus honorer daerah. Belum pasti, apakah akan dilakukan pengangkatan massal, menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Atau jenis lainnya.
Pasalnya, status pegawai honorer di Kabupaten Cirebon masih banyak. Sehingga, mereka pun mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon meminta kejelasan statusnya.
Itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, Selasa 5 September 2023. “Tadi ada beberapa tenaga honorer yang mengadukan kejelasan nasibnya. Khususnya dari salah satu dinas yang tidak masuk struktur dalam formasi yang dibutuhkan di Kabupaten Cirebon,” katanya kepara Rakcer.id.
Baca Juga:Saat Kemarau, 3 Blok di Arjawinangun Sering Kesulitan Air. Tahun Ini Langsung Dibuatkan SPAMBALADA PAN: Jelang Pemilihan, Rotasi Ketua Jadi Pilihan
Mereka, menghendaki adanya keterbukaan informasi terkait formasi apa saja yang dibutuhkan Kabupaten Cirebon. Selain itu, lanjut politisi Golkar mereka pun meminta diberikan kesempatan yang sama.
” Diterima atau tidaknya, itu urusan lain. Setidaknya ini menjadi bagian dari kesempatan mereka. Kalaupun enggak, mereka menyadari. Tapi minimal diberikan porsi kesempatan yang sama,” katanya.
“Untuk bisa mengabdi. Apalagi mereka hampir rata-rata sudah di atas 5 tahun. Bahkan ada guru di atas 35 tahun, mereka minta kejelasan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sejauh ini baru ada 22 tenaga honorer yang datang ke DPRD. Rupanya mereka, tidak masuk dalam salah satu formasi. Mereka pun sebelumnya tidak mengetahui adanya surat edaran dari pemerintah daerah, sehingga memaksakan untuk bisa mengikuti.
“Jadi mereka meminta kejelasan supaya diberikan kesempatan yang sama seperti yang lainnya. Kita belum menginventarisir ada berapa banyak, hanya tadi mewakili dari beberapa kelompok,” katanya.
Intinya, Teguh menegaskan, honorer yang telah datang mengadu ini, meminta kesetaraan yang sama. Karena formasi-formasi yang ada, lanjut dia, berasal dari pimpinan daerah, sehingga minta diberikan ruang yang sama supaya berkompetisi yang sama.
“Itu tadi, lolos atau tidaknya itu menjadi bagian dari kesempatannya mereka masing-masing,” ujarnya.
Baca Juga:NasDem Tak Ingin Buru-buru Pasang Baliho Anies-MuhaiminAnies-Muhaimin Jadi Diduetkan: PKB Cirebon, Langsung Gerak, Panaskan Mesin Partai
Ia melanjutkan, atas aduan tersebut, pihaknya akan menanyakan terlebih dahulu ke eksekutif. Serta menginventarisir ada berapa banyak tenaga honorer dan kebutuhannya apa saja. Selanjutnya, kebijakan anggarannya mumpuni atau tidak. Termasuk ke depan arah kebijakannya seperti apa.