RAKYATCIREBON.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satu persatu dinas penghasil PAD dikuliti. Diminta laporannya, terkait progres PAD yang sudah berhasil dikumpulkan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, H Khanafi SH menjelaskan komisi II, bertanggungjawab untuk bisa meningkatkan PAD. Sumbernya tidak hanya dari sektor pajak saja. Tapi juga dari retribusi.
“Ternyata, dari hasil rapat kerja kali ini, dari satu titik BLUD Puskesmas saja, sudah ada peningkatan signifikan. Padahal baru dua bulan. Sudah mampu menyumbangkan PAD sebesar Rp39 miliar,” kata Khanafi, usai Rapat Kerja Komisi II dengan Dinkes terkait Pengelolaan PAD dan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Kamis (17/3).
Baca Juga:Produk Pesantren dan UMKM Jawa Barat Dipamerkan di Mandalika, Sejumlah produk ludes terjualTim Integrated Lakukan Inspeksi di Titik Kebocoran
Oleh karenanya, Komisi II akan mendorong agar Perda layanan kesehatan dirubah. Direvisi. Supaya lebih layak, terkait layanan rawat inapnya, disetarakan sesuai standar BPJS.
“Apalagi Perdanya sudah tertimpa BLUD. Jadi kita akan usulkan Perbup BLUD yang di RSUD. Supaya retribusi dari RSUD bisa naik. Sehingga bisa meningkat tajam,” katanya.
Pihaknya juga akan mendorong Bupati Cirebon, agar Perbup tentang layanan kesehatan itu bisa perbaiki. Tarifnya dinaikan. Karena banyak layanan kesehatan yang lain tidak sesuai.
Minimalnya perbupnya itu dirubah. Disesuaikan dengan peraturan yang ada.
Selain itu, ada harapan agar kedepan sumber pendapatan, baik dari pajak maupun retribusi, bisa disatukan. Tidak terpencar, dibeberapa dinas. Karena tutur politisi Golkar itu, yang terjadi saat ini, semua terpisah-pisah.
“Kenapa pendapatan itu masing-masing. Misalnya seperti retribusi sampah ada di DLH, retribusi parkir ada di dishub, bahkan ada juga di Disperindag. Jadi banyak kantong-kantong atau pos pendapatan. Kalau disatuin, bisa keliatan,” tuturnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr Hj Neneng Hasanah MM menjelaskan ada peningkatan pendapatan pasca status puskesmas menjadi BLUD. Per akhir Februari, mampu menyumbangkan PAD sebesar Rp39 miliar.
“Ada tiga komponen sumber PAD dari Dinkes. Yakni Puskesmas, Dua Rumah Sakit Daerah dan Labkesda. Sekarang, kita bisa menyumbang PAD sebesar Rp39 Miliar. 18 Miliar diantaranya dari Puskesmas. Selebihnya dari 2 RSUD dan Labkesda,” ungkap Neneng.