RAKCER.ID – Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon dalam waktu dekat ini, mengagendakan berkunjung ke Kementrian Sosial (Kemensos) RI terkait persoalan penyaluran bansos/bantuan sosial yang kerap menimbulkan permasalahan di masyarakat.
Hal itu, disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH, ketika ditemui Rakcer.id, belum lama ini. Menurut Siska–sapaan untuknya, ada beberapa hal yang harus disampaikan ke Kemensos terutama persoalan penyaluran bansos.
Pertama, terkait skema penyaluran bansos, baik yang menggunakan e-waroeng maupun lewat pos, dengan alur tiga bulan sekali menggunakan e-waroeng, tiga bulan lagi melalui pos.
Baca Juga:Dewan Sebut Program Peningkatan Prestasi Olahraga Tidak NyambungNama Bakal Calon Ketua KONI Kabupaten Cirebon mulai Muncul
Menurut Siska, perubahan skema penyaluran dari non tunai menjadi tunai dilakukan agar tidak ada penyunatan bansos. Nyatanya tetap saja terjadi. Hal itu, membuatnya miris. Sepertinya, sudah menjadi masalah yang akut soal pemotongan bansos.
“Jangan-jangan, pemotongan bansos bukan hanya terjadi di Kabupaten Cirebon. Di daerah lain juga sama. Nanti akan kami sampaikan juga ke Kemensos dalam waktu dekat ini,” terangnya.
Ia pun mengaku mengapresiasi Anggota DPR RI Selly Andriyani Gantina yang sudah melaporkan kasus pemotongan Bansos di Kecamatan Mundu ke Kemensos. Pasalnya, belum ada tindak lanjut dari Aparat Penegak Hukum (APH).
Padahal, pemotongan basos merugikan masyarakat penerima manfaat. Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH mengatakan, intruksi pemerintah pusat saat terjadi pemotongan basos harus segera ditindaklanjuti.
Dari bawah sampai ke atas. Hanya saja, temuan di Kabupaten Cirebon belum tindak lanjuti. Padahal, kasus pemotongan basos di Kecamatan Mundul sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. “Kami melihat seolah-olah temuan pemotongan bansos itu stagnan. Diam. Tanpa tindaklanjut,” ujar Siska.
Siska mengaku, pihaknya belum koordinasi dengan Dinas Sosial (dinsos) terkait pemotongan bansos. Meskipun, berdasarkan keterangan Dinsos bahwa uang pemotongan bansos telah dikembalikan.
“Ternyata kasus tersebut sudah ditekel langsung oleh Bu Selly. Dilaporkan ke Kemensos, Rabu (8/2) kemarin. Walaupun hasilnya belum turun. Setidaknya persoalan serius ditindaklanjuti. Memberikan efek jera kepada oknum nantinya,” kata Siska.
Baca Juga:Pembentukan Pansus DOB Cirebon Timur Gagal, Penantian Warga Pupus?DPRD Geram, Ancam Hentikan Proyek Perumnas di Kabupaten Cirebon
Politikus Partai Golkar itu juga menyampaikan, pihaknya sudah rapat dengan pihak kantor pos. Memberikan sanksi kepada oknum. Dan akhirnya sudah di nonaktifkan. Artinya, kantor pos Cabang Cirebon juga bertanggungjawab.