Pemkot Cirebon Tunggu Juknis Soal Pembagian BLT Migor

Pemkot Cirebon Tunggu Juknis Soal Pembagian BLT Migor
BLT MIGOR. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi memaparkan soal belum adanya juklak dan juknis BLT minyak goreng. FOTO: ASEP SAEPUL MIELAH/RAKYAT CIREBON
0 Komentar

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Sampai saat ini, ketentuan atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari program BLT minyak goreng yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo belum sampai di daerah. Padahal, ujung tombak penyaluran tetap ada di tingkat daerah.

“Belum, itu baru disampaikan pak presiden kemarin. Juklak juknis dari kementerian teknis belum ada, mulai dari Kemensos sampai di Dinsos, sampai sekarang belum dapat laporan,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi saat diwawancarai, Rabu (6/4).

Di dalam penyampaiannya, presiden mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan berupa BLT minyak goreng senilai Rp100 ribu per bulan, dan akan diberikan untuk tiga bulan sekaligus pada bulan April ini.

Baca Juga:Aturan Naik KA Berubah Lagi, Wajib Antigen Bagi yang Belum VaksinDaerah Bingung Kebijakan BLT Migor

Bantuan yang dimaksud akan diberikan kepada 20 setengah juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan BPNT dan PKH, serta 2 setengah juta PKL yang berjualan makanan gorengan.

Data penerima yang disampaikan presiden, menurut Agus, merupakan data terakhir yang digunakan unsur TNI dalam menyalurkan bantuan sosial pada tahun 2021 lalu. Sehingga, kemungkinan data itulah yang akan digunakan untuk penyaluran BLT minyak goreng.

“Saya pikir yang disampaikan presiden, data info yang PKL sekitar 1.800. Itu data dari TNI untuk bantuan yang disalurkan 2021, sekitar bulan September Oktober. Perkiraan kami, data terakhir terupdate, itu data dari TNI,” lanjut Agus.

Untuk selanjutnya, pemkot bersama dinas teknis, akan menunggu ketentuan yang diturunkan dari pemerintah pusat, karena dalam penyaluran, tetap menunggu instruksi dari pusat.

Sementara itu, sebagai upaya lain menyiasati langka dan tingginya harga minyak goreng, bahkan sekaligus untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas bahan pokok lain, dijelaskan Agus, pemkot bersama TPID tengah menyiapkan rencana untuk menggelar operasi pasar murah.

Rencana sementara, jika tidak ada perubahan, operasi pasar akan digelar mulai tanggal 12 sampai 23 April mendatang.

“Ada siasat lain, operasi pasar murah, 12-23 April. Nanti tempatnya bisa di Tabalong, atau di pasar, masih kita bahas,” jelas Agus.

Baca Juga:Cirebon Waspada Potensi Bencana Angin KencangLuthfi Tetap Yakin Cirebon Bisa Kejar Ketertinggalan

Untuk persiapan komoditinya sendiri, ditambahkan Agus, pihaknya akan menggandeng semua pihak. Mulai dari Bulog, PPI, RNI hingga UKM-UKM binaan dari Bank Indonesia.

0 Komentar