Apa yang ditafsirkan masyarakat dengan apa yang dimaksud oleh Panglima TNI berbeda. Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan, bahasa ‘piting-memiting’ itu sebenarnya hanya bahasa prajurit, karena hal itu disampaikan di forum prajurit.
Menurutnya, dalam bahasa prajurit, ‘memiting’ berarti setiap prajurit merangkul satu masyarakat, agar terhindar dari bentrokan.
Panglima TNI terus-terusan memberikan klarifikasi bahwa demo yang terjadi di Rempang sudah mengarah pada tindakan anarkisme yang dapat membahayakan baik aparat maupun masyarakat itu sendiri, sehingga meminta agar masing-masing pihak untuk manahan diri.
Baca Juga:Pengelola Jurnal Al Amwal FEBIÂ IAINÂ Cirebon Diguyur BantuanRektor IAIN Cirebon jadi Narasumber Bahas RUU tentang Cirebon dan Kuningan
Panglima TNI menghindari penggunaan senjata dalam situasi yang sudah anarkis agar tidak ada korban baik dari kalangan masyarakat maupun prajurit. Sehingga dalam konteks tersebut kata ‘memiting’ masih dianggap aparat TNI kata yang tepat dan lebih ringan dibanding penggunaan senjata. Diturunkanlah sejumlah prajurit dengan instruksi ‘memiting’ pendemo.
Situasi penggunaan kata pada konteks yang berbeda-beda dan juga pendengar yang tidak tepat sasaran akan menghasilkan tafsiran makna dari setiap kata secara berbeda-beda. Kasus Rempang juga dianggap terjadinya tafsiran makna kata ‘memiting’ yang kurang tepat sesuai dengan maksud utama Panglima TNI dalam mengamankan situasi demo yang sudah mengarah anarkisme.
Tafsiran warganet dan masyarakat Rempang tidak dapat disalahkan karena mengartikan kata ‘memiting’ secara umum dan berdasarkan arti standar Bahasa Indonesia . Meski maksud kata ‘memiting’ oleh Panglima TNI yaitu merangkul pendemo dalam artian kata ‘merangkul’ berusaha diartikan bersinonim dengan kata ‘memiting’ oleh pihak aparat TNI sebagai salah satu bentuk pembelaan atau bentuk berkilah.
Pihak aparat TNI menganggap bahwa kata ‘memiting’ dalam bahasa prajurit artinya merangkul. Tapi kenyataan dimasyarakat arti ‘memiting’ berbeda dengan kata ‘merangkul’ sehingga tidak dapat disamakan. Jika menggunakan bahasa militer atau bahasa kelompok tertentu di masyarakat perlu membertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan karena jika kurang tepat penggunaan diksi yang sensitif dapat disalah artikan oleh masyarakat.
Bahasa prajurit tidak dapat diterapkan secara umum di masyarakat. Sehingga klarifikasi dari aparat dianggap sebagai bentuk berkilah oleh warganet dan masyarakat.