Dengan analogi tersebut, dapat dilihat bahwa sebetulnya terdapat objek berupa kejadian kekerasan yang ingin disembunyikan melalui pilihan kata, dimana pilihan kata yang digunakan pun ternyata malah berlanjut pada kegaduhan publik. Perlu diketahui bahwa dalam konteks komunikasi, makna cenderung berada pada petutur, sehingga yang diuji adalah kemampuan dari penutur dalam mengemas maksud, terlebih dalam konteks komunikasi publik dari penguasa.
Maka dalam hal ini, terdapat tanda-tanda dimana penutur yang membuat kegaduhan, baik secara sengaja ataupun tidak, harus memperbaiki cara berkomunikasi dengan publik luas, agar dapat menciptakan ketenangan, bukan kegaduhan, kebinungan, apalagi kekacawan yang berujung pada kesalahpahaman dan salah tafsir. Seperti pada kasus instruksi Panglima TNI pada kasus Rempang.
Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua sehingga seluruh masyarakat dan pihak pemerintah dapat lebih berhati-hati dalam memilih diksi yang tepat dalam berkomunikasi.*