Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Cirebon

KURANG PERHATIAN. MKKS SMP Swasta Kabupaten Cirebon ngadu ke DPRD karena seringkali kekurangan murid.
KURANG PERHATIAN. MKKS SMP Swasta Kabupaten Cirebon ngadu ke DPRD karena seringkali kekurangan murid.
0 Komentar

RAKYATCIREBON.ID – Pendidikan di Kabupaten Cirebon ditekan, agar bisa meningkatkan kualitasnya. Pasalnya, saat ini, muttunya masih kalah dengan daerah lain. Karena sampai sejauh ini masih terus bergumul dengan segudang persoalan.

DPRD Kabupaten Cirebon pun mencatat, segudang aspirasi terkait pendidikan. Salah satunya, yang disampaikan perwakilan MKKS SMP Swasta Kabupaten Cirebon.

“Menjelang PPDB, kami sekolah swasta seringkali tidak kebagian murid. Untuk mendapatkan siswa satu kelas saja, seringnya keteteran,” kata Ketua MKKS SMP Kabupaten Cirebon, Dedi Supriyadi saat beraudiensi dengan Pimpinan dan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (12/1).

Baca Juga:Korban Puting Beliung dapat Santunan Uang Rp5 JutaBanyak Disabilitas Tak Miliki Identitas

Pria yang sekaligus Kepala SMP PUI Palimanan itu menjelaskan sekolah swasta itu, disetiap tahun ajaran baru, selalu mengandalkan muntahan dari SMPN. Namun tetap saja, selalu keteteran.

Dari segi aturan, sebenarnya Dinas Pendidikan (Disdik) sudah benar mengaturnya. Penerimaan siswa baru, di sekolah negeri, sesuai dengan jumlah kelas yang dimiliki. Hanya saja, dari beberapa sekolah, kerap kali melanggarnya. Artinya, ketika pendaftarnya membludak, selalu ada pengajuan penambahan rombongan belajar (rombel). Imbasnya pada sekolah terdekat lainnya.

“Tadinya berharap adanya muntahan, tapi lagi-lagi tidak terserap. Karena dilakukan penambahan rombel itu,” katanya.

Kedepan, pihaknya mengharapkan agar semua konsekuen dengan kesepakatan dan aturan. Tidak lagi memberlakukan adanya penambahan jumlah rombel.

“Sesuai pengajuan awal saja. Berdasarkan ketersediaan jumlah kelas disekolah masing-masing,” katanya.

Ia pun menegaskan, sekolah swasta pun mempunyai komitmen yang sama. Yakni mencerdaskan anak bangsa. Harusnya bisa diperhatikan. Terlebih sekolah swasta yang masih kecil. Karena disana, terdapat guru yang kesejahteraanya hanya mengandalkan dari jumlah murid.

“Kasian kalau hanya dapat satu rombel. Sementara, kebanyakan gurunya masih honor,” katanya.

Baca Juga:Politik Tanpa Mahar Jadi Jargon PAN KedepanEmpat Tanggul Cipanas Kritis, Warga Siaga Banjir

Ia pun mengharapkan, agar kedepan semua sekolah kebagian murid. Sehingga tidak lagi terjadi persoalan serupa dikemudian hari. Selain itu, Ia juga mengadu terkait insentif guru honorer di SMP swasta. Karena selama ini, baru sekali perhatian pemerintah diberikan.

“Pernah sekali. Kami diberikan bantuan. Besarnya Rp100 ribu sebulan. Diberikannya diakhir tahun. Tapi setelah itu, tidak ada kabar lagi,” keluhnya.

0 Komentar