CIREBON – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) sudah membuat Surat Edaran (SE) nomor: 32/ KS.01.02.04/ DINKES tentang Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Atas hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Fraksi PDI Perjuangan, Umar Stanis Klau mendorong agar Dinas Kesehatan dan RSD Gunung Jati untuk merealisasikan amanat Gubernur tersebut.
“SE Ini keren abis. Ijtihad progresif wujud nyata kepedulian KDM terhadap keprihatinan pelayanan dasar kesehatan yang dirasakan langsung masyarakat secara luas,” ungkap Umar.
Baca Juga:Komisi II DPRD Kota Cirebon Beri Catatan Soal Transformasi Bank CirebonWawali Launching Program " Kota Cirebon Eman ning Mimi", Dorong ASN Miliki "Ibu Asuh"
Umar menilai penguatan regulasi diperlukan, salahsatunya dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Walikota nomor 72 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan di Kota Cirebon.
“Komisi III sudah membuat rekomendasi dan mendorong Dinas Kesehatan dan RSD Gunung Jati untuk membuka konter atau ruang pelayanan kesehatan tingkat pertama non gawat darurat di RSD,” ucap Umar.
Dengan demikian, pasien yang dikategorikan non gawat darurat tetap bisa dirawat di RS tanpa diminta pulang seperti selama ini.
“Pelayanan rawat inap 24 jam Puskesmas juga kita dorong agar diwujudkan sebagai solusi untuk menghandle pelayanan tingkat pertama non gawat darurat tanpa menafikan amanat Permenkes 43 Tahun 2019,” jelas Umar.
Disebutkan Umar, RSD sebagai dampak dari pasien umum atau non BPJS kota, maupun luar hampir 100 milyar, dan itu perlu solusi untuk pemulihan.
“Makanya Komisi III merekomendasikan adanya bantuan Provinsi atau APBN anggaran Jaminan kesehatan lintas daerah. Mengingat RSD Gunung Jati merupakan RS penyanggah baik wilayah 3 bahkan Brebes,.Tegal dan sekitarnya,” kata Umar. (sep)