CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mengevaluasi progres capaian perangkat daerah menjelang 100 hari kerja pemerintahan Walikota Edo dan Wakil Walikota Siti Farida Rosmawati.
Komisi II melakukan evaluasi bersama semua SKPD mitra kerjanya, mulai dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).
Dari hasil rapat evaluasi bersama sejumlah SKPD teknis, Ketua Komisi II, M Handarujati Kalamullah menyampaikan progres capaian kinerja pemerintahan Edo-Farida selama 100 hari berjalan dinamis.
Baca Juga:Walikota Turun Cek Galian C Argasunya, Masih Ada Aktivitas di Empat Titik GalianMahasiswa Garda Terdepan Dalam Menghidupkan Nilai Pancasila ??
Seperti di DPRKP misalnya, penyediaan sarana prasarana sudah berjalan baik, meskipun untuk program penanganan kawasan kumuh masih dalam tahap perencanaan karena adanya realokasi anggaran.
Kemudian untuk peningkatan kualitas taman kota, pengelolaan dan penataannya akan dimaksimalkan oleh beberapa perusahaan dan hotel di Kota Cirebon.
“Di sisi lain, kami juga mengapresiasi Bapelitbangda karena selama 100 hari kerja, timeline perencanaan sudah dibuat optimal. Tinggal menunggu rancangan akhir RPJMD yang nanti dibahas bersama,” ungkap Andru, sapaan akrabnya.
Sementara itu, untuk ketersediaan cadangan pangan di Kota Cirebon sudah mendekati angka minimum, yakni di 24,25 ton. Andru menilai, capaian ini terbilang pesat.
“Termasuk gerakan pangan murah yang sudah terlaksana 9 kali. Tinggal pelaksanaannya diperluas wilayahnya,” lanjut Andru mengapresiasi kinerja DKPPP.
Kemudian dari sisi pengelolaan keuangan, komisi II menilai realisasi PAD masih tergolong rendah, dimana hingga bulan Mei ini, realisasi PAD baru mencapai 30,8 persen atau Rp.115,72 miliar.
Menurutnya, hal tersebut masih perlu dioptimalkan, mengingat pada tahun 2024 sejumlah program tidak dapat berjalan maksimal, karena realisasi PAD hanya mencapai 83 persen.
Baca Juga:Raih WTP ke-9, Kota Cirebon Semakin Setara BerkelanjutanKomisi II Soroti Penataan PKL
Komisi II pun menekankan pentingnya kajian potensi pendapatan daerah sebagai parameter acuan menentukan target pendapatan.
Menurutnya, kajian potensi daerah juga menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan apa saja potensi pendapatan yang dapat dimaksimalkan.
Terakhir, dalam upaya penanganan banjir Komisi II menyebut keterbatasan akses masih menjadi hambatan bagi DPUTR melakukan normalisasi sungai.