CIREBON, RAKCER.ID – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digarap kementeriannya harus dilakukan oleh sejarawan profesional, bukan oleh aktivis, politisi, atau LSM.
“Sejarah harus ditulis oleh sejarawan. Bukan aktivis, bukan politisi, bukan LSM,” ujar Fadli usai memberi arahan dalam acara retret pejabat daerah di IPDN Jatinangor, Selasa (24/6/2025) lalu.
Fadli menjelaskan, proyek penulisan sejarah ini bukan bertujuan untuk membahas isu hak asasi manusia, tetapi murni fokus pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ia menekankan pentingnya metode ilmiah dan historiografi yang hanya dimiliki oleh akademisi di bidang sejarah.
Baca Juga:Trump Panik! Perintahkan Bor Minyak Besar-besaran Saat Iran Tutup Selat HormuzIran Tak Tinggal Diam! Penutupan Selat Hormuz Guncang Ekonomi Global
“Kalau sejarah ditulis oleh aktivis atau politisi, tentu akan sesuai kepentingan masing-masing. Itu yang ingin kita hindari,” jelasnya.
Menurut Fadli, penulisan ulang ini diperlukan karena buku sejarah nasional yang ada belum sepenuhnya menggambarkan perjalanan bangsa.
Buku referensi utama selama ini, seperti yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Sartono Kartodirdjo, terakhir diperbarui pada tahun 2008. Artinya, sudah 26 tahun Indonesia tidak memperbarui catatan sejarahnya secara menyeluruh.
“Proyek ini tidak dimulai dari nol. Kita lanjutkan yang belum sempat ditulis. Bukan alasan aneh-aneh, ini soal kesinambungan keilmuan,” tambahnya.
Proyek penulisan sejarah ini akan terdiri dari 10 jilid, mencakup dari masa awal peradaban manusia di Nusantara hingga momen pelantikan Presiden Prabowo Subianto.
Menariknya, Fadli juga menjelaskan soal perubahan istilah. Istilah ‘prasejarah’ kini diganti menjadi ‘awal mula sejarah’. Alasannya, karena istilah lama menganggap sejarah baru dimulai dari abad keempat, padahal manusia di wilayah Nusantara sudah berbudaya jauh sebelumnya.
“Kita sudah punya sejarah sejak 1,8 juta tahun lalu. Ada bukti pembuatan alat batu, bola batu, busur semua itu jejak budaya,” kata Fadli.
Baca Juga:"Tidak Dibenarkan!" Putin Murka, Kecam Serangan AS ke IranBrand Ecoprint Halal Yumana Asal Cirebon Disambut Menteri Perdagangan, Siap Guncang Pasar Dunia!
Penulisan ulang ini dikerjakan oleh 113 sejarawan profesional, yang berasal dari 43 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari doktor, profesor, dan guru besar di bidang sejarah.
Fadli menyebut, saat ini proses penulisan telah mencapai sekitar 70 persen. Nantinya, setelah semua jilid selesai, Kementerian Kebudayaan akan membuka diskusi publik agar masyarakat bisa ikut menanggapi dan memberi masukan.