“APD hanya sekitar lima belasan saja yang ada. Selebihnya sudah tidak layak digunakan,” jelasnya.
Selain APD, kondisi selang pemadam juga banyak mengalami kerusakan akibat usia pakai maupun faktor lapangan seperti terkena paku dan pecahan kaca. Kerusakan tersebut berdampak pada kekuatan semprotan air saat proses pemadaman.
Di sektor armada, DPKP Kota Cirebon memiliki 10 kendaraan operasional. Namun, hanya enam unit yang masih dapat digunakan, sementara lima kendaraan lainnya sudah berusia tua dan kerap mengalami gangguan teknis.
Baca Juga:Inovasi Buku Braille Bergambar untuk Siswa Inklusif, Angkat Cerita Budaya CirebonPutusan DKPP Dinilai Tak Berperasaan, Eep Desak Copot Komisioner KPU Majalengka Terbukti Salah
“Hanya satu kendaraan baru bantuan gubernur yang kondisinya masih baik. Sisanya sering bermasalah, padahal kebakaran tidak bisa diprediksi,” katanya.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Andi mengapresiasi semangat para petugas Damkar yang tetap sigap melayani masyarakat dalam berbagai kondisi darurat.
“Anggota tetap bekerja sigap, humanis, dan terukur walaupun dengan alat seadanya,” ujarnya.
Andiris menambahkan, DPKP Kota Cirebon juga berencana menambah pos pemadam kebakaran baru di wilayah utara Kota Cirebon.
Saat ini, pos Damkar hanya berada di Mako Bima dan Harjamukti sehingga respons penanganan di wilayah utara dinilai masih terkendala, terutama karena harus melintasi perlintasan kereta api.
“Nah ini yang jadi kendala. Ketika terjadi kebakaran dan harus menyebrang lintasan kereta, respon time jadi bertambah,” tambahnya.
Selain pembangunan pos baru, DPKP Kota Cirebon juga berencana mengusulkan pembangunan gedung kantor baru karena kondisi kantor saat ini dinilai sudah tidak representatif.
Baca Juga:Retribusi PAD Parkir di Kota Cirebon Tak Sesuai Harapan, DPRD Kota Cirebon Desak Perubahan Sistem PengelolaanGerakan Peduli Lingkungan, Kota Cirebon Lakukan Aksi Kolaboratif di TPS3R Kebonbaru
Andiris yang baru menjabat sekitar dua minggu itu mengaku tengah melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap sarana-prasarana, hidran, kendaraan operasional, hingga kondisi bangunan kantor.
“Kami akan terus bergerak dan segera mengajukan kebutuhan sarana-prasarana maupun pembangunan gedung yang lebih representatif,” pungkasnya. (its)