Padahal, pemerintah pusat sudah mempermudah semua investasi. Sayangnya, kemudahan itu justru dihambat di daerah.
“Masa kewenangan pusat dianaktirikan, kalau sudah gak sanggup, sederhananya mundur saja pejabat yang berkaitan dengan PBG, dari pada menambah problem di masa depan Kabupaten Cirebon,” tegasnya.
Ia menyayangkan, sikap pejabat terkait yang bisa bermuka manis dihadapan bupati. Sering mengelak tidak mempersulit dan menegaskan proses perizinan atau PBG dipermudah. Seminggu selesai, sebulan selesai.
Baca Juga:DPRD Akan Memanggil BKPSDM Terkait 98 TKK Sekretariat DPRD Tak Masuk Formasi PPPKKomisi 3 Memanggil Bupati Terkait Persoalan Perizinan
“Itukan tidak dalam forum rapat, tapi ketika dikonfrontir, dipertemukan di satu meja ini akan lebih jelas dan terang benderang. Biar tau siapa yang mempersulit investasi,” tuturnya. (zen)