RAKYATCIREBON.ID – Diduga ada pemotongan honorarium bagi tenaga kesehatan (Nakes). Dilakukan oleh oknum pejabat dilingkungan Pemkab Cirebon.
Keluhan itu, disampaikan oleh para Nakes kepada anggota DPRD. “Ada keluhan dari para nakes terjadi pemotongan honor yang sejatinya diterima secara utuh, ternyata ada oknum yang memotong atau memangkas honor tersebut,” kata Sekretaris Pansus I yang bidang garapannya tentang pemantauan Covid-19 di Kabupaten Cirebon, Diah Irwany Indriyati SAp, Minggu (9/1).
Sehingga akibat dari pemotongan itu, honor mereka tidak diterima secara utuh dari yang seharusnya. ” Itu kasihan pak Bupati. Mereka sudah bekerja semaksimal mungkin menjaga kesehatan masyarakat,” kata Diah.
Baca Juga:Juhadi Ajak Ciptakan Generasi NU Unggul dan Berdaya SaingAnak di Pangenan dan Pabedilan Antusias Ikuti Vaksinasi Covid-19
Para Nakes itu pun tidak mengetahui, apa landasan diberlakukannya pemotongan itu. Tapi, pihaknya belum menindaklanjuti langsung. Mengingat informasi itu, didapat menjelang akhir selesainya pembahasan pansus I. “Nanti, biar komisi IV yang melanjutkannya. Yang pasti, dugaan itu diterima oleh kami,” kata Diah.
Diah menceritakan honor yang harus diterima oleh Nakes itu yang harusnya diterima diangka Rp1,4 jutaan, tetapi yang diterima hanya Rp300 ribuan. Hal itu, tentu sangat menyakiti Nakes. “Ini sangat tidak manusiawi sekali. Mereka sudah maksimal bekerja. Kemarin menjadi garda terdepan dan berisiko tinggi. Tapi tidak menerima yang menjadi haknya, insentif sebagaimana yang seharusnya,” kata Bude–begitu akrab disapanya.
Mengetahui hal itu, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg mengaku kaget. Ia pun geram. Dan meminta data, siapa oknum dimaksud. Pria yang akrab disapa Kang Imron itu, mengaku akan langsung turun. Mengkroscek ke dinas terkait, yakni Dinas Kesehatan. “Yang motong siapa? Kalau memang benar, nanti saya tanyakan ke Dinkes,” katanya.
Imron pun meminta, kalau bisa hasil temuan itu dilaporkan. Lengkap dengan datanya. Berapa potongan yang dilakukan. Siapa pemotongnya dan yang diterima nakesnya berapa.
“Saya butuh data itu, supaya jelas. Biar kita sebagai pimpinan juga menindkanya enak. Harus ada data-datanya. Dan sebenarnya berapa honor yang diterima dan harusnya berapa?,” tanyanya.
Meski demikian, Imron mengaku tidak ingin gegabah dalam mengambil langkah. Informasi itu, akan diperdalam.