RAKCER.ID – Embarkasi Haji Indramayu akhirnya resmi digunakan pada musim haji tahun 2023. Hanya saja kondisinya mendapat kritik dari anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Selly Andriany Gantina.
Hal itu terungkap di sela kunjungan Komisi VIII DPR RI ke embarkasi haji Indramayu bersamaan dengan pelepasan jamaah calon haji perdana dari Kabupaten Majalengka, Minggu 28 mei 2023.
Kriti soal embarkasi haji itu menyinggung konstruksi bangunan hingga pengelolaan air bersih untuk calon jamaah haji.
Baca Juga:Dadan Terpilih Jadi Ketua PD Muhammadiyah KuninganHanyen Tenggono Jadi Rebutan, Sejumlah Parpol Silaturahmi dan Komunikasi Politik
Menurut Selly, meski embarkasinya sudah mulai dioperasikan, namun kelengkapan fasilitasnya masih terdapat banyak kekurangan.
“Fasilitas di embarkasi ini masih banyak kekurangan yang memang menjadi PR (pekerjaan rumah, red),” kata dia.
Politisi PDI Perjuangan dari Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) ini mengungkapkan, kondisi infrastruktur dan fasilitas embarkasi harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Agama.
“Agar kenyamanan jemaah itu betul-betul diperhatikan. Karena mereka datang ke sini untuk transit, perlu diperhatikan juga kenyamanannya sebelum mereka berangkat,” ujarnya.
Di embarkasi, lanjut Selly, pihaknya menemukan kondisi konstruksi bangunan di sejumlah titik yang perlu perbaikan secara segera. “Salah satunya kita lihat banyak sekali bangunan-bangunan yang konstruksinya harus segera diperbaiki,” ungkapnya.
Selain konstruksi bangunan, juga menyoroti ketersediaan air bersih bagi jamaah calon haji di embarkasi. Hal ini bahkan dikeluhkan langsung oleh para calon jamaah haji.
“Bukan hanya masalah kekurangan air, tetapi bagaimana Kementerian Agama juga menyiapkan penampung air. Jadi tidak hanya mengandalkan PDAM,” kata dia.
Baca Juga:Komisi I DPRD Usul Perubahan Perbup Pilkades, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 Kurang EfisienSeleksi Anggota Bawaslu 2023-2028 Dimulai
Terhadap berbagai hal, Selly memastikan Komisi VIII DPR akan mendorong Kementerian Agama untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) guna pengelolaan Embarkasi Haji Indramayu.
“Kalau pengelolaan ini nantinya oleh UPT, kami sangat khawatir akan menjadi beban untuk APBN. DPR akan meminta dalam bentuk BLU pengelolanya, sehingga lebih maksimal,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu disebutkan, mengenai keberlanjutan dan penyelesaian pembangunan Embarkasi Haji Indramayu pada tahun depan akan ada kucuran anggaran sebesar Rp100 miliar.
“Alhamdulillah tahun depan akan ada bantuan dari SBSN sebesar Rp100 miliar. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan dari kekurangan sebagaimana perencanaan,” harapnya.