CIREBON, RAKCER.ID – Arah pembangunan berbasis kawasan menjadi cita-cita dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon. Nantinya, mampu menggerakkan semua sektor, dengan cakupan pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan.
Serta optimalisasi sumber daya lokal untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata dalam suatu kawasan. Hal itu disampaikan wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, ketika ditemui Rakcer.id, kemarin.
Pembangunan berbasis kawasan ini, kata Teguh harus dipastikan pengendalian pemanfaatan ruang untuk peningkatan produktivitas, apa yang paling penting? Pengembang kawasan industri, pembangunan kawasan strategis pariwisata.
Baca Juga:BIJB Kertajati, Harus Dimanfaatkan Pemkab CirebonPrabowo-Gibran Raih 62,75 Persen Di TPS Sekitar Pondok Pesantren Tegalwangi
Misalnya kata politisi Golkar itu, pemerintah menetapkan Trusmi – Gunungjati sebagai satu kawasan. Harus disiapkan rencana detailnya.
“Kalau spekulasinya orang yang datang ke Gunungjati ada 1.000 orang, kemudian bisa ditahan lebih lama. Mereka bisa tinggalnya di Cirebon. Perputaran uangnya sudah terlihat,” katanya.
“Yang terjadi hari ini, pengunjung datang ke Gunungjati, mentok paling cuma tiga jam. Dari 1000 orang itu, mereka cuma datang, rokok, ziarah, ngopi, lalu pulang,” terangnya.
Artinya, kehadiran mereka, tidak berpengaruh signifikan terhadap perputaran uang di Kabupaten Cirebon. Perputarannya sangatlah kecil.
Kalau saja, pengunjung bisa ditahan satu hari, dan ketika Gunungjati disambungkan atau diintegrasikan dengan Trusmi yang hanya lima km. Maka perlu dibuat jalan lingkar Trusmi-Gunungjati dengan lebar 16 meter untuk kawasan pariwisata.
“Jadi pembangunan di Cirebon itu tidak hanya sekedar membangun. Namun, punya site plan yang mampu menggerakkan semua sektor,” ucapnya.
Kalau saja ini bisa direalisasikan, lanjutnya perputaran uang di Kabupaten Cirebon jauh lebih besar. Memang, tidaklah mudah. Namun bukan menjadi alasan untuk tidak mencobanya. Butuh sinergitas antar lembaga dan institusi pemerintahan.
Baca Juga:KPU Musnahkan 22.644 Lembar Sisa Surat Suara Rusak dan BerlebihAjak Masyarakat Penuhi Hak Pilih
“Sudah waktunya bersama, kita mewujudkan pembangunan berbasis kawasan yang berkelanjutan dan inklusif,” pungkasnya. (*)