Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon dan Kemenpan RB Bersinergi Tingkatkan Sistem Pemerintahan Elektronik

Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon dan Kemenpan RB Bersinergi Tingkatkan Sistem Pemerintahan Elektronik
SERIUS : Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon serius menyimak pemaparan dari pihak Kemenpan RB. FOTO: IST/RAKCER.ID
0 Komentar

CIREBON, RAKCER.ID – Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, yang dipimpin oleh HM Luthfi MSi menjalin kolaborasi strategis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Belum lama ini, pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Kemenpan RB untuk meningkatkan sinergitas dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam pertemuan yang digelar di Kemenpan RB itu, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Guna mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Baca Juga:Komisi IV, Rencanakan Panggil KONIDPRD Kabupaten Cirebon Sambut Legislatif Kota Bekasi

Politisi PKB itu menegaskan pentingnya mengadopsi teknologi dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat lokal,” katanya.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur digital dan mengembangkan kapasitas SDM dalam menghadapi tantangan era digital ini,” lanjutnya.

Kang Luthfi–sapaan untuknya menceritakan bahwa pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui perwakilan yang hadir pun menyambut baik kolaborasi. Bahkan terang dia, Kemenpan RB siap memberikan dukungan teknis.

Bukan hanya dukungan tekhnis, namun sekaligus juga dukungan pembiayaan untuk proyek-proyek yang mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Cirebon.

Diharapkan, kerjasama antara DPRD Kabupaten Cirebon dan Kemenpan RB ini akan menghasilkan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik di tingkat lokal.

“Serta memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya. (*)

0 Komentar