“Akses jalannya hanya bisa dilewati oleh sepeda motor. Kalau hujan, sama sekali tidak bisa dilewati,” kata Ketua Komisi I, Sofwan ST.
Menurutnya muncul desakan pemekaran itu, adalah reaksi masyarakat yang sudah memuncak. Karena kurangnya perhatian dari Pemkab.
“Kalau Cirebon tidak mau memperhatikan, ya sudah serahkan saja ke Jateng. Biar diperhatikan Jateng. Karena secara geografis masuk Jateng,” katanya.
Baca Juga:Ganjar Pranowo Janjikan Seret Koruptor ke Nusa KambanganRaperda Disabilitas Sudah Masuk Tahap Akhir Hanifah: Kita Ingin Pemerintah Hadir Produktifkan Para Penyintas
Kalau perhatian itu diberikan, Opang memastikan, tidak mungkin masyarakat meminta dilakukan pemekaran. Sementara, permintaan perhatian itu, sudah cukup lama disuarakan.
Pemkab sendiri kata Opang–sapaan akrabnya sebenarnya memiliki program skala prioritas. Yakni terkait daerah perbatasan dan daerah terpencil.
“Nah, kedua blok ini, masuk kategori daerah perbatasan dan juga daerah terpencil. Kalau sekilas melihat orang melihatnya, ini masuk Jateng,” katanya.
Warga pun pada saat audiensi menjelaskan untuk akses jalan harus melewati Jateng. Dan akses jalan yang ada kondisinya rusak. Kenapa pemerintah Jateng tidak mau memperbaiki, karena jalan tersebut dilewati oleh penduduk Jabar.
“Sementara, Jabar dan Pemkab Cirebon sendiri tidak memperhatikan warga disana. Padahal jumlah penduduknya sudah lebih dari 3000,” katanya.
“Ketika mekar, harapannya mereka bisa mandiri pemerintahannya. Saya melihat, kalau dibikin jembatan saja, mereka tidak akan mendesak minta dimekarkan,” lanjutnya.
Warga disana lanjut Opang minta perhatian sudah cukup lama. Karena sudah puluhan tahun lamanya, mereka tinggal disana.
Baca Juga:Agenda Renja DPRD Ditahun 2024, Disetujui Lewat ParipurnaSindir Mekanisme Usulan Pj Bupati, Abraham: Mudah-mudahan Tidak Ada Gratifikasi
“Pilihan lainnya Pemprov Jabar atau Pemkab Cirebon, kalau tidak mau memperhatikan mereka, ya sudah serahkan saja lah ke Jateng. Kan dari segi geografisnya juga masuk Jateng. Cuma kepotong kali Cisanggarung,” terangnya.
Politisi Gerindra itu memastikan hasil dari audiensinya itu, akan ditindaklanjuti dalam agenda Komisi I.
“Ya, kami akan menindaklanjuti dengan rapat internal di komisi. Kami juga menginisiasi untuk membahas pemekaran masal di Kabupaten Cirebon. Karena pemekaran, terakhir kali dilakukan juga tahun 1983 an,” katanya.
“Artinya itu sudah cukup lama. Hitungannya satu generasi. Sudah dimungkinkan untuk mengusulkan pemekaran desa yang memang perlu untuk dimekarkan,” pungkasnya. (zen)