CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Walikota Cirebon, Effendi Edo saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning Semester II Tahun 2026, Selasa (15/9).
Di forum tersebut, Edo mengungkapkan bahwa stabilitas ekonomi daerah menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga daya beli sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:Perumda Pasar Punya Piutang 1,3 Milyar, Komisi II Dorong Pelibatan APHSiti Farida Apresiasi Peran Korps Protokol Mahasiswa
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak semestinya dipandang hanya sebagai upaya memenuhi target pemerintah, tetapi harus menjadi bagian dari kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara wajar.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka atau memenuhi target administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan kualitas hidupnya ketika terjadi perubahan harga,” ungkap Edo.
Berdasarkan data BPS Kota Cirebon, disebutkan Edo, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,01 persen.
Sementara itu, inflasi month-to-month (m-to-m) berada pada angka 0,40 persen dan inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 1,80 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi salah satu sumber tekanan inflasi terbesar, dengan andil terhadap inflasi y-on-y sebesar 1,54 persen.
Sejumlah komoditas strategis seperti daging ayam ras, beras, dan bensin juga menjadi perhatian karena pergerakan harganya dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat.
Untuk merespons kondisi tersebut, Pemkot Cirebon terus mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Baca Juga:Makna Kemerdekaan Dibalik Peningkatan Pelayanan dan Pembangunan BerkelanjutanDKPPP Terus Pantau Urban Farming Selama Kemarau
Edo menilai kerja sama antar daerah menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi di wilayah Ciayumajakuning saling berkaitan.
Ketersediaan komoditas di satu daerah dapat memengaruhi harga dan pasokan di daerah lainnya, termasuk Kota Cirebon sebagai salah satu pusat aktivitas perdagangan dan distribusi di kawasan tersebut.
Maka, kerja sama antar daerah (KAD) harus terus diperkuat sehingga surplus komoditas di suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain yang mengalami kekurangan pasokan.
“Ciayumajakuning ini satu ekosistem ekonomi. Kalau pasokan di satu daerah terganggu, dampaknya bisa dirasakan daerah lain. Karena itu, kerja sama antar daerah bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga bersama,” kata Edo.