CIREBON – Komisi II DPRD menyoroti realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon yang sampai Oktober masih di bawah 50 persen.
Hal itu merupakan akumulasi dari tiga bidang yang ada, meliputi Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah mengingatkan DPUTR untuk segera menuntaskan sisa kegiatan yang belum terlaksana dalam APBD murni 2024, termasuk realisasi pokir DPRD.
Baca Juga:BPN Terbitkan 37 Sertifikat Aset Milik PLNDua Raperda Dicabut dari Propemperda 2024 CIREBON
Ia mengatakan bahwa dari total pagu anggaran perencanaan sebesar 15,4 miliar, baru terealisasi sekitar 47 persen menjelang akhir tahun 2024.
“Kami meminta DPUTR dan BPKPD untuk fokus menyelesaikan pekerjaannya, karena sudah memasuki akhir tahun, agar tidak menyisakan persoalan,” ungkap politisi Demokrat itu saat rapat bersama DPUTR.dan BPKPD belum lama ini.
Dikatakan Andru, Komisi II pun berharap Pemda mampu memberikan perhatian serius, terutama dalam realisasi pokir di DPUTR, karena baru terserap 47 persen di minggu pertama November.
Beberapa di antaranya yang menjadi sorotan adalah pembangunan infrastruktur fisik yang masih belum rampung.
“Bicara serapan, bulan November pokir baru terserap 47 persen. Maka dari itu, kami berharap pemkot dapat menseriusi bisa terlaksana semua, karena realisasi pokir merupakan bagian dari aspirasi masyarakat,” kata Andru.
Senada, Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH juga menyoroti salah satu pembangunan infrastruktur fisik yang belum maksimal seperti saluran air yang belum terbangun.
Menurutnya, hal itu dapat menjadi permasalahan serius mengingat potensi banjir ketika musim hujan di Kota Cirebon kerap terjadi.
Baca Juga:Dua PAW Dilantik, 35 Anggota DPRD Kota Cirebon Kembali UtuhEmpat Raperda Inisiatif DPRD Kota Cirebon Selesai
“Kami menyayangkan perihal saluran air yang belum terbangun maksimal, karena ini bisa jadi masalah, apalagi pergantian cuaca mulai terjadi,” kata HSG, sapaan akrabnya. (sep)