CIREBON – Pemkot Cirebon terus memperkuat upaya percepatan dan pencegahan penurunan stunting.
Rakor lintas sektor terus digencarkan untuk mengevaluasi dan memastikan semua sektor berjalan efektif dalam menangani stunting.
Data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan menerangkan bahwa sampai Semester pertama tahun 2026 saat ini, prevalensi stunting di Kota Cirebon ada di angka 14,13 persen, sementara target tahun ini, angka tersebut bisa ditekan sampai 13,05 persen.
Baca Juga:Dua Titik Perlintasan Sebidang Bakal Dibangun Flyover, di Krucuk dari Kementerian PU dan Kesambi dari ProvinsiPorsi Hingga Menu MBG Dikeluhkan Warga ke DPRD
Secara jumlah, sampai saat ini di Kota Cirebon masih ada 472 kasus stunting untuk Bayi Dua Tahun (Baduta) dan 2154 kasus stunting Bayi Lima Tahun (Balita), sehingga jumlah keseluruhan, masih ada 2626 anak yang terdeteksi stunting.
Wakil Walikota Cirebon, Siti Farida Rosmawati mengungkapkan persoalan stunting ini tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah pertumbuhan fisik anak.
Lebih jauh, stunting ini berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia karena dapat memengaruhi kecerdasan, kesehatan, hingga produktivitas generasi kedepan.
“Stunting bukan sekadar urusan tinggi badan anak yang tidak sesuai usia. Tapi menyangkut kualitas, kecerdasan, dan produktivitas generasi Kota Cirebon di masa depan,” ungkap Farida.
Karena memiliki dampak jangka panjang, penanganan stunting, maka tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu organisasi perangkat daerah, perlu keterlibatan seluruh elemen, mulai dari perangkat daerah, fasilitas kesehatan, kecamatan, kelurahan, kader, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Rapat koordinasi hari ini adalah momentum untuk mengevaluasi kerja kita selama Semester I Tahun 2026. Kita harus jujur melihat hasilnya, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan segera merumuskan langkah perbaikan,” jelas Rida.
Sebagai gambaran, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2024 mencatat prevalensi stunting Kota Cirebon sebesar 14,9 persen. Sementara berdasarkan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angkanya berada di level 13,04 persen.
Baca Juga:Ngadu ke DPRD, Warga Jagasatru Timur Ingin Maghrib Mengaji Jalan LagiTahun Depan Kota Cirebon Tuan Rumah Rakorkomwil III APEKSI
Pada 2025, angka berdasarkan e-PPGBM justru mengalami peningkatan menjadi 14,07 persen, dan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pemerintah daerah harus bekerja lebih efektif untuk menekan prevalensi stunting hingga mencapai target 13,05 persen pada tahun ini.
Untuk itu, Rida menyampaikan empat arahan utama yang perlu segera ditindaklanjuti.
Pertama, memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran, kelompok rentan seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, serta balita yang memiliki risiko stunting harus mendapatkan pendampingan dan penanganan secara langsung.