CIREBON – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) masuk dalam integrasi tim percepatan penurunan dan pencegahan Stunting di Kota Cirebon.
Kepala BPKPD, M Arif Kurniawan melaksanakan tugasnya didalam tim tersebut, diawali dengan membuat simulasi hitungan demi melihat kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan persoalan stunting.
Arif mencoba melakukan simulasi penghitungan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, bahwa saat ini masih ada sekitar 2500 balita stunting di Kota Cirebon.
Baca Juga:Dua Titik Perlintasan Sebidang Bakal Dibangun Flyover, di Krucuk dari Kementerian PU dan Kesambi dari ProvinsiPorsi Hingga Menu MBG Dikeluhkan Warga ke DPRD
“Kalau kita menghitung dari sisi kebutuhan makan, untuk pemenuhan gizinya. Misalnya satu anak itu butuh, kita asumsikan satu anak itu 18 ribu per hari,” ungkap Arif.
Dalam penanganan stunting, ada rentang waktu yang dibutuhkan untuk intervensi dari sisi pemenuhan gizi, yakni 14 Minggu.
Maka, simulasi yang dilakukan Arif, 2500 balita stunting, dikali 18 ribu, dapat angka 45 juta, untuk satu hari.
Jika butuh waktu 14 minggu, maka 45 juta dikali 7 hari, dapat angka 315 juta, lanjut dikalikan 14 minggu, akan dapat angka akhir Rp. 4.410.000.000.
“18 ribu, dikali 2500, dikali 14 minggu, dikali 7 hari, maka ketemunya angka 4,4 milyar. Hitungannya bisa zero stunting di Kota Cirebon, tapi dengan asumsi tidak ada penambahan stunting baru,” jelas Arif.
Lanjut menghitung dengan mencoba memasukkan margin eror ditengah perjalanan masih ada kasus stunting baru, lanjut Arif, ia pun mengasumsikan semisal ada 50 persen tambahan kasus baru, maka anggaran yang dibutuhkan adalah 4,4 milyar ditambah 2,2 milyar, sama dengan 6,4 milyar.
Hitung-hitungan kasar diatas kertas dengan anggaran 6,4 milyar kasus stunting bisa selesai, dan Kota Cirebon bisa zero stunting.
Baca Juga:Ngadu ke DPRD, Warga Jagasatru Timur Ingin Maghrib Mengaji Jalan LagiTahun Depan Kota Cirebon Tuan Rumah Rakorkomwil III APEKSI
Jika target zero stunting ada di tahun 2030, sesuia dengan target nasional, maka 6,4 milyar tinggal dibagi empat tahun untuk pengalokasiannya.
“Kalau ada penambahan baru, misal taruhlah setengahnya gitu kan dari itu, maka kita harus mengalokasikan anggaran sekitar 6,4 milyar,” sebut Arif.
Namun demikian, yang ia hitung hanyalah dari sisi intervensi pemenuhan gizi balita stunting, belum dari bentuk intervensi lainnya, seperti operasional petugas.
“Belum dari anggaran untuk operasional, insentif untuk yang lain-lain seperti untuk kader, petugas Puskesmas dan lain-lain,” ujar Arif.
Diakui Arif, bukan tidak mungkin APBD bisa mengcover anggaran yang coba ia hitung secara kasar tersebut.